IPM Denpasar Tahun 2022 Peringkat Pertama di Bali
Rapat Paripurna III Masa Persidangan I DPRD Kota Denpasar
Wakil Walikota Denpasar
I Kadek Agus Arya Wibawa
LKPJ
DPRD Kota Denpasar
Rapat Paripurna
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
DENPASAR, NusaBali - Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna III masa Persidangan ke-1 DPRD Kota Denpasar, Jumat (31/3), di ruang sidang dewan setempat.
Pada siang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wawali Arya Wibawa menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaporkan dalam LKPJ ini meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan, dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Wawali Arya Wibawa menjelaskan, lima tahun terakhir tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Denpasar telah masuk kategori sangat tinggi.
Capaian IPM tahun 2022 sebesar 84,37 tercatat menduduki peringkat pertama di Provinsi Bali. Hal ini juga tidak terlepas dari membaiknya perekonomian Kota Denpasar pada 2022 yang menstimulus peningkatan kualitas pembangunan manusia. Perekonomian Denpasar mampu tumbuh hingga 5,06 persen di tahun 2022.
“Pertumbuhan positif ini dicapai untuk pertamakalinya sejak merebaknya Covid-19,” ujar Wawali Arya Wibawa.
Peningkatan IPM ini didorong oleh angka harapan lama sekolah, meningkat 0,01 dari 14,09 tahun 2021 menjadi 14,10 tahun 2022 dan angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 meningkat menjadi 11,50 tahun.
Sementara capaian pembangunan di sektor kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup penduduk yang lahir di tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 angka harapan hidup sebesar 74,93 tahun meningkat menjadi 75,30 tahun di 2022.
Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp 2 triliun lebih atau mencapai 105,94 persen.
Sedangkan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum. “Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap perangkat daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Kami mohon saran, koreksi, dan pemikiran dari pimpinan dewan dan peserta sidang untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun yang akan datang,” kata Wawali Arya Wibawa.
Hadir di rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira dan AA Ketut Asmara Putra. Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradan, serta Forkopimda Denpasar. @ mis
Komentar