Gus Adhi : Pembangunan IKN Jangan Semangat Diawal

Gus Adhi menyampaikan itu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Ruang Komisi II DPR RI, Senin (3/4).

"Saya berharap, pembangunan IKN tidak sama seperti pembangunan sarana prasarana PON (Pekan Olahraga Nasional). Sebelum terlaksana, semua semangat. Begitu PON selesai, semua terbengkalai," ujar Gus Adhi. Dalam kesempatan tersebut, Gus Adhi meminta Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono tidak hanya melaporkan hal baik saja mengenai IKN.

Melainkan menjelaskan pula permasalahan-permasalahan di sana. Seingat pria dari Fraksi Golkar ini, tahun lalu ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan, BPN (Badan Pertanahan Nasional,red) menyampaikan banyak terjadi overlapping (tumpang tindih) di bidang pertanahan pada areal IKN.

"Pada kesempatan ini, saya mempertanyakan gambaran data terkait penyelesaian tanah. Konon, "gajah-gajah" besar yang memiliki tanah di sana. Jadi, bagaimana terjadi overlapping tersebut terjadi," ucap pria yang konsisten mengawal RUU Provinsi Bali ini.

Selanjutnya Gus Adhi mempertanyakan mengenai tata ruang IKN. Bila dilihat dari materi paparan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Gus Adhi menilai bagus. Lantaran sangat komprehensif. Namun, lanjut Gus Adhi, akan lebih bagus lagi jika disertai blue print-nya atau gambaran secara detail.

Dengan begitu, jika ada masyarakat yang bertanya mengenai hal tersebut, mereka bisa menjelaskan secara mendalam pula. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, mereka mengelola 256 hektar tanah. Dari 256 hektar itu, 65% diatur untuk hutan tropis. 25% diperuntukan untuk kota. Kota yang diharapkan kelak adalah kota smart, berteknologi yang dapat membantu warga kota. Sementara 10% lagi diperuntukan untuk kawasan hijau, termasuk pertanian. Mengenai tata ruang, Bambang mengatakan, di sana dibangun tempat pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan dilakukan secara bertahap. Diharapkan pada 2024, ada bagian yang bisa terwujud agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 dapat terlaksana di sana. "Bisa dilihat, beberapa tower bagi ASN dibangun. Empat kantor menko dan akses jalan juga," papar Bambang.

Mereka pun, telah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait perpindahan abdi negara ke IKN di 2024. Berdasarkan rencana, tahap awal ada 17 ribu orang pindah ke sana. Mereka merupakan ASN dan TNI/Polri. *k22