Krama Sidakarya dan Serangan Desak Realisasi Terminal LNG, Pimpinan DPRD Bali akan Temui Gubernur Koster
Pertanyakan Surat Menkomarves kepada Menteri LHK
DENPASAR, NusaBali.com - DPRD Provinsi Bali akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan rencana pembangunan Terminal LNG di Sidakarya, Denpasar Selatan, yang masih gabeng.
Sebagaimana diketahui, pembangunan LNG di Desa Sidakarya ini sempat alot dan ditentang oleh warga Desa Adat Sidakarya berikut empat desa penyangganya, yakni, Sesetan, Serangan, Intaran, dan Pedungan.
Namun setelah masyarakat menerima dan memahami pentingnya Terminal LNG, justru pembangunannya malah tidak jelas.
Tokoh dan krama Desa Adat Sidakarya dan Serangan pun melakukan audiensi di DPRD Bali, Rabu (12/4/2023), untuk menyampaikan kegelisahan tentang kelanjutan Terminal LNG tersebut.
“Desa adat sudah sepakat untuk pembangunan terminal LNG ini agar bisa dilaksanakan, segera saya akan menemui Gubernur Bali untuk menindaklanjutinya ke Pusat,” tegas Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang menemui warga.
Rencananya, Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Koster.
Audiensi selain dihadiri sejumlah tokoh adat juga puluhan warga adat turut serta.
Audiensi selain dihadiri sejumlah tokoh adat juga puluhan warga adat turut serta.
Bandesa Adat Sidakarya Ketut Suka mengatakan terkait harmonisasi yang menjadi kendala, saat ini sudah selesai, tidak ada masalah.
Namun yang masih mengganjal adalah adanya imbauan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau Terminal LNG tersebut.
“Hal itu yang menjadi pertanyaan warga. Karena itu kami datang untuk memastikannya. Sebab kalau soal harmonisasi sudah tidak ada kendala,” jelas Suka.
Ia bahkan berharap pembangunan terminal itu bisa segera dilaksanakan karena akan memberi manfaat bagi warga. Selain sisi ekonomi, adanya pembangunan terminal itu akan memberi kemudahan bagi warga (adat) dalam melaksanakan kegiatan upacara.
“Selama ini warga termasuk nelayan setempat yang hendak melakukan upacara di pantai harus melalui laut. Kalau terminal ini berjalan akan ada penataan pantai, sehingga memudahkan warga,” ujarnya.
Di awal pengantarnya, Suka mengatakan sebelumnya ada berita kalau pembangunan terminal ini terkendala karena kurang harmonisasi.
“Saat ini sudah harmonisasi, desa adat mendukung pembangunan LNG karena butuh energi bersih, apalagi keamanannya terjamin. Justru warga sangat berharap agar bisa dilaksanakan segera,” harapnya.
Hal senada disampaikan Prajuru Desa Adat Serangan I Wayan Loka. Ia minta kejelasan akan proyek LNG ini terkait adanya surat Menko Marves kepada Menteri LHK untuk tidak merekomendasikan LNG ini.
“Padahal kami mendukung dan membutuhkan proyek ini. Warga berharap dewan bisa sampaikan ke Gubernur atau pihak terkait kalau masyarakat mendukung. Jangan ada intervensi dari manapun untuk pembangunannya,” ujarnya.
Penegasan juga disampaikan tokoh setempat I Wayan Suadi Putra yang juga anggota DPRD Kota Denpasar. Menurutnya desa adat tidak ada masalah, bahkan justru berharap pembangunannya bisa terlaksana.
Atas aspirasi warga adat tersebut, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama mengatakan akan segera menindaklanjutinya. Dewan pasti setuju dan mendukung asal pembangunan ini berguna bagi masyarakat, legal dan tidak merusak lingkungan.
Terkait rekomendasi oleh Menko Marves, menurut Adi kalau sebatas rekomendasi itu bukan harga mati, bukan dilarang. Ia yakin pusat akan bijak dan pro rakyat.
“Harus kita cari benang kusutnya agar rencana ini bisa berjalan baik. Jadi nanti Pak Gubernur bisa menyusuri masalah ini. Segera saya akan temui Gubernur,” janji Adi Wiryatama seraya menambahkan juga akan menunjuk Komisi III untuk mendukungnya.
Komentar