OPD Pemkot Denpasar Diminta Perbaiki Realisasi Anggaran

Sebab, pada tahun anggaran 2022 sejumlah OPD memiliki realisasi anggaran yang sangat rendah. Akibatnya terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang tinggi.

Oleh karena itu, ke depan diusulkan agar dilakukan perbaikan dan memperhatikan tahapan-tahapan penyerapan anggaran agar tidak terjadi Silpa. Hal ini disampaikan dalam rancangan rekomendasi dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Denpasar tahun 2022 yang dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD Ketut Suteja Kumara dalam sidang paripurna intern, Rabu (12/4).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini hanya diikuti secara intern oleh jajaran dewan. Suteja Kumara yang juga Ketua Komisi I, mengatakan menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2022, dewan telah menugaskan badan anggaran untuk melakukan pembahasan.

Setelah melakukan pembahasan, akhirnya keluarlah rancangan rekomendasi dewan yang akan disampaikan kepada walikota. Dokumen tersebut juga berisikan saran dan masukan serta koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dalam rancangan rekomendasi yang dibacakan tersebut, dewan menyebutkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat sudah berjalan baik.

Namun, ada beberapa yang menjadi perhatian ke depan, yakni masalah realisasi anggaran yang sangat rendah. Beberapa OPD realisasi anggarannya ada yang rendah. Ini yang perlu mendapat perhatian ke depan, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Suteja Kumara menyebutkan setidaknya ada enam poin catatan yang akan disampaikan kepada walikota. Di antaranya terkait dengan realisasi anggaran agar lebih dimaksimalkan. Masing-masing OPD diminta untuk lebih cermat dalam merancang program serta alokasi anggaran agar tidak terkesan mubazir. Karena masih banyak pembangunan infrastruktur yang juga memerlukan dana.

Seperti diketahui, realisasi APBD tahun 2022, Pemkot Denpasar berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp 2,1 triliun lebih atau mampu melampaui target yang sebesar Rp 1,9 triliun. Demikian pula belanja daerah terealisasi sebesar 85,96 persen dari jumlah belanja Rp 2,3 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah terealisasi sesuai target, yakni Rp 367 miliar. *mis