BKSAP DPR RI Dorong Unud Jadi PTN-BH

Hal ini untuk menjadikan Unud sebagai Universitas Unggul yang mandiri mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM).

“Unud adalah kebanggaan masyarakat Bali, semua harus kompak untuk memajukannya sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Pengelolaan Keuangan Berbadan Hukum. Sehingga dengan otonomi penuh bisa mengelola keuangan dan sumber dayanya, mulai dosen/tenaga pendidik,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI/Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana di sela-sela kunjungan delegasi BKSAP DPR RI di Rektorat Unud, Kampus Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Kamis (14/4) pagi.

BKSAP DPR RI menggelar pertemuan dan dialog dengan jajaran akademisi Unud dalam BKSAP Day. Rombongan dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Gerindra. Sementara Supadma Rudana sebagai pimpinan delegasi. Hadir juga Anggota BKSAP lainnya, yakni Krisdayanti dari Fraksi PDIP, Achmad Hafisz Thohir (Fraksi PAN) serta Didi Irawadi Syamsudin dan Muslim, keduanya dari Fraksi Demokrat.

Sementara dari Unud hadir langsung Rektor Unud Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara MEng IPU didampingi para Wakil Rektor, para Dekan serta para mahasiswa dari berbagai prodi (program studi). Dialog bertema ‘Peran BKSAP DPR RI dalam Pelaksanaan Diplomasi Parlemen Melalui Peran Pemuda dan Pendidikan’. Nah, dalam dialog, berbagai aspirasi mahasiswa muncul, seperti masalah kesetaraan gender dalam politik, hingga regulasi dan diperlukannya payung hukum yang jelas dan tegas untuk digunakan perguruan tinggi dalam tata kelola pendidikan.

Kadek Kusuma dari Prodi Pariwisata misalnya, berharap DPR RI bisa membuat kebijakan dan menyusun regulasi yang benar-benar memiliki kejelasan aturan, sehingga bisa dipakai pedoman kuat oleh perguruan tinggi. “Kami berharap ada kebijakan dengan aturan yang jelas dibuat di pusat, sehingga tidak merugikan perguruan tinggi,” ujar Kusuma. Usai pertemuan, Supadma Rudana mengatakan bahwa saat ini Unud masih sebagai PTN-BLU yang merupakan level kedua dalam hal otonomi pengelolaan perguruan tinggi negeri. Kata dia, ada tiga level dalam hal otonomi pengelolaan keuangan PTN, yakni PTN-Satker, PTN-BLU dan tertinggi adalah PTN-BH.

“Level PTN-BH pengelolaan mirip dengan beroperasinya BUMN. Sementara PTN-BLU pengelolaan mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non pajak dikelola secara otonom dan dilakukan pelaporan ke negara. Sementara, PTN-Satker statusnya sebagai satuan kerja kementerian yang seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening kementerian keuangan,” beber Supadma Rudana.

Ketika ditanya soal kasus hukum dugaan korupsi yang saat ini menimpa Unud, Supadma Rudana enggan masuk ke ranah itu. “Tugas kita sekarang, seluruh elemen masyarakat Bali kompak dan bersatu memajukan Unud. Berhentilah kita saling menyalahkan dan saling menjatuhkan,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini. Sementara Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon mengatakan kehadiran BKSAP ke Unud dalam upaya mensosialisasikan peran delegasi BKSAP dalam diplomasi parlemen. “Kita sosialisasikan peran BKSAP DPR RI supaya makin dikenal di kalangan mahasiswa dan generasi muda kita. Kami sangat terbuka dengan berbagai informasi dan aspirasi yang bisa disampaikan adik-adik mahasiswa. Kami siap menjembatani,” ujar mantan Sekjen DPP Gerindra ini. Fadli Zon menyebutkan, diplomasi parlemen di banyak negara sangat memiliki peran penting. Bahkan mengeksekusi kebijakan-kebijakan di level internasional.

“Diplomasi parlemen ini diterapkan di berbagai negara, karena berbagai kebijakan negara itu justru banyak ditentukan oleh parlemen. Di Uni Eropa itu, perdagangan, impor dan ekspor itu parlemen yang berperan, jadi ini harus diketahui kalangan mahasiswa,” ujar Fadli Zon. Sementara Rektor Unud Prof Antara mengatakan Unud sangat apresiasi dengan kehadiran BKSAP DPR RI. Sehingga diskusi dan dialog dengan wakil rakyat bisa memberikan inspirasi bagi mahasiswa. “Kami apresiasi dengan kehadiran para wakil rakyat di kampus ini (Unud). Bagi adik-adik (mahasiswa) jadikan ini sebagai ajang untuk bersinergi, kerja sama dan mencari inspirasi, menghimpun peluang dari para pemangku kebijakan di pusat,” tegas Prof Antara. *nat