Bank Indonesia Minta Perumda Jadi Referensi Harga
Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok
DENPASAR, NusaBali - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali(KPwBI) Bali, Trisno Nugroho meminta perusahaan umum daerah (perumda), baik di Provinsi maupun di Kabupaten / kota bisa menjadi referensi harga bahan kebutuhan pokok.
Dengan demikian, masyarakat dan pedagang punya referensi tentang harga kebutuhan pokok, dalam rangka menjaga stabilitas harga.
Hal tersebut disampaikan Trisno Nugroho saat pertemuan dengan media dalam kegiatan bertajuk Obrolan Santai BI Bersama Media (OSBIM) bertempat di Al-Jazeerah, di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis(27/4).
“Kami terus memberikan sharing kepada direktur perumda, baik bertemu secara bilateral maupun ketika ketemu bersama mereka,” papar Trisno Nugroho.
Tegas Trisno Nugroho, jangan sampai harga di pasar tidak punya referensi. Misalnya, barang dibeli Rp50 ribu oleh perumda dijual Rp52 ribu, kemudian yang lain jual Rp60 ribu.
“Orang pasti balik akan beli yang Rp52 ribu,”jelas Trisno mengilustrasikan.
Karena itulah dia berharap, harga- harga dari perumda bisa menjadi referensi di daerah Bali. Sehingga pedagang di pasar seperti di Pasar Galiran (Klungkung), pedagang di Badung dan lainnya mereferensi harga- harga dari Perumda.
“Kan perumda itu transparan,” ujarnya.
Trisno juga mengharapkan agar perumda membeli produksi dari lokal Bali. Kecuali kalau kepepet, baru mengambil dari dari luar Bali.
“Kan siap-siap harus kerjasama antar daerah (KAD),” ujarnya.
Sejauh ini menurut Trisno sudah ada sejumlah perumda yang aktif. Antara lain di Buleleng, ada 2 perumda, yang khusus beras dan khusus cabe. Di Denpasar 1 perumda, Badung 1, Tabanan 1, dan Jembrana 1 perumda. Yang belum diantaranya Karangasem, Klungkung dan Bangli.
“Sedang proses, saya dapat laporan dari kepala dinasnya,” ungkap Trisno Nugroho.
Sedang untuk di Gianyar, Trisno mengatakan belum up date.
Sebelumnya, Deputi Kepala KpwIBali IGA Diah Utari, menambahkan perumda bisa mengambil (membeli) produk-produk pertanian langsung dari petani. Sehingga perumda bisa berfungsi sebagai distributor utama.
“Mengambil langsung ke hulu, kalau perlu menjalin perjanjian dengan petani,” ujarnya mendampingi Kepala BI Bali Trisno Nugroho.
Menurut Diah, hubungan dengan petani atas dasar kepercayaan. Bagaimana caranya, perumda bisa masuk secara perlahan-lahan masuk ke level petani.
Seperti yang dilakukan di Buleleng. Perumda membeli cabe langsung dari petani dan menjual lagi ke pedagang, jadi bertindak sebagai distributor. “Jadi harganya, marginnya bisa ditekan,” ungkapnya.
Sementara dari Perumda Tabanan sudah memesan kepada penjual, kalau margin maksimal Rp 1.000 atau Rp 2000. Tidak boleh lebih dari itu.
“Ini tentunya bisa menjaga harga tetap rendah,” kata Diah.
Di beberapa daerah, lanjutnya perumda sudah berfungsi sebagai stabilisator harga pangan. Contohnya di Bandung(Jabar) dan daerah lainnya. Di Bali, perumda Provinsi atau perumda kabupaten/kota bisa saling bersinergi, bekerjasama, untuk bisa menyediakan harga pangan yang lebih murah.
Kegiatan OSBIM sekaligus silaturahm Idul Fitri 1.444 H berthema Accelerating Bali Tourism and Economic Recovery. K17
Komentar