Inflasi Capai 4,33%, Tito: RI Bisa Kendalikan Harga Barang & Jasa
JAKARTA, NusaBali - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Kemendagri bersama pemerintah daerah telah memberikan dampak positif.
Hal tersebut terlihat dari sejumlah harga bahan pokok yang terkendali dan tidak terjadinya panic buying pada momen Ramadan lalu.
Ia menyebutkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2023 menyebutkan angka inflasi April 2023 mencapai angka 4,33%. Capaian tersebut dinilai relatif terkendali. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Angka inflasi yang 4,33% yang itu diakui oleh dunia Indonesia bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Dan kita rasakan sebetulnya pada saat Ramadan dan lain-lain kemarin relatif terkendali. Sekali lagi, tidak terjadi rush, panic buying," kata Tito dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikcom, Sabtu (6/5).
Ia pun turut meminta jajaran kepada daerah beserta Forkopimda untuk terus mensosialisasikan capaian tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami penanganan inflasi serta pengendalian harga barang dan jasa.
"Langkah tersebut dinilai penting mengingat berdasarkan temuan dari sejumlah lembaga riset, diketahui belum banyak masyarakat yang memahami upaya yang dilakukan pemerintah," jelasnya.
Tito mengatakan upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi juga harus terus disosialisasikan.
Sebab hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga riset, diketahui kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok terhitung rendah. Padahal selama ini langkah yang dilakukan pemerintah dengan terus mengendalikan inflasi telah menuai hasil positif yang diakui banyak negara di dunia.
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, sampaikan betul (upaya pengendalian inflasi kepada masyarakat). Karena ini berpengaruh bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi kepercayaan pemerintah daerah masing-masing," ungkap Tito.
Ia menilai kepercayaan masyarakat yang tergolong rendah terhadap upaya pengendalian harga pokok diduga terjadi karena dinamika naik turunnya harga di daerah. Untuk itu, daerah perlu menyikapinya dengan memberikan sosialisasi secara masif.
"Ini yang harus kita pertahankan terus agar situasi politik keamanan masyarakat lebih tenang dan pembangunan bisa berjalan," tutup Tito. 7
Komentar