Haluan 100 Tahun Bali Dirancang, Hanura Puji Visi Megawati Soekarnoputri
DENPASAR, NusaBali.com - Konsep dan gagasan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri terhadap Bali menuai pujian dari Partai Hanura Bali. Pasalnya, Megawati bukan sekadar berpikir hingga tahun 2045 atau pencanangan ‘Indonesia Emas’, lebih jauh lagi menginginkan adanya haluan Bali di masa depan, Bali Era Baru 2025-2125.
“Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Konsep atau haluan Bali Masa Depan itulah yang juga menjadi mimpi kami di Partai Hanura,” kata Sekretaris DPD Partai Hanura Bali, Gde Wirajaya Wisna, Senin (8/5/2023).
Saat membuka ‘Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru’, Jumat (5/5/2023) di Hotel Trans Resort Seminyak, Megawati Soekarnoputri menyampaikan betapa pentingnya menjaga Bali ke depan dalam jangka panjang sampai 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun agar Bali tetap eksis, alamnya lestari, masyarakatnya survive, dan kebudayaannya terjaga, kuat, dan maju menghadapi modernisasi.
“Bali seperti berlian, pulau yang kecil tapi berkedip-kedip, memiliki tanah yang subur. Karena itu, pertanahan dan pertanian 100 Tahun ke depan harus dipikirkan, nanti mau dijadikan apa, supaya rakyat Bali makmur dan sejahtera. Karena Bali ini subur, jadi berhenti konversi tanah subur, dan ingat buatkan Perda Konversi Tanah Subur,” tegas Megawati yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini.
Megawati, kata Wirajaya, tidak hanya memikirkan dalam jangka waktu pendek, melainkan jauh ke depan, sehingga fondasi haluan tersebut memang harus sudah disiapkan mulai saat ini. “Bali adalah pulau kecil, tapi memiliki daya pesona yang menyedot kaum migran hingga investor, sehingga konsep penataan memang harus diatur untuk jangka waktu panjang,” kata Wirajaya.
Soal polemik bandar udara (bandara) di Bali Utara misalnya, setelah melalui kajian DPD Partai Hanura Bali menyatakan menolak pada bulan Agustus 2022. Kajian ini ternyata sejalan dengan Megawati Soekarnoputri yang pada bulan Januari 2023 menentang rencana pembangunan bandara di Bali Utara.
“Konsep pemerataan pembangunan lebih tepat dengan mulai merancang soal pemindahan atau lebih tepatnya pengembalian ibu kota Bali ke Singaraja,” kata Wirajaya. “Penataan dan perancangan ibu kota di Kabupaten Buleleng masih sangat memungkinkan mengingat kabupaten ini adalah wilayah terluas di Bali dan memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam menjanjikan,” usul Wirajaya.
Di sisi lain Wirajaya pun mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. "Konsepnya Pak Koster sangat jelas, langkah dan kebijakan yang dilakukan selama ini bagus sebagai pijakan Bali Era Baru 100 tahun ke depan, karena berpangkal pada keberpihakan serta kepentingan Bali," sebut Wirajaya.
Sementara itu soal industri dalam konsep Bali Masa Depan, Wirajaya menilai masih sulit dan tidak memungkinkan membawa industri berat ke Pulau Dewata.
“Namun akan sangat pas jika industri-industri seperti sofware bisa diboyong ke sini. Seperti konsep Silicon Valley di AS, misalnya,” ujar mantan President Junior Chamber International (JCI) Lom Bali ini.
Adanya industri berbalut teknologi ini juga bisa dikoneksikan dengan berdirinya sekolah-sekolah dengan konsep teknologi.
“Pulau Pendidikan bisa menjadi daya tarik Bali di masa mendatang, di mana di pulau ini ada berbagai pilihan institusi pendidikan bermutu di tanah air. Dan sebagai langkah awal Kabupaten Buleleng bisa dikonsentrasikan menjadi wilayah pusat pendidikan di Bali.”
Seperti kita tahu, kata Wirajaya, Undiksha di Buleleng juga sudah biasa menerima mahasiswa asing. Siswa SMP dan SMA di Buleleng selama ini juga dikenal langganan berprestasi atau juara tingkat nasional.
Oleh karena itu, lanjut Wirajaya, Hanura sangat mendukung kebijakan mewujudkan Bali Masa Depan, dalam kurun waktu 100 tahun, dalam Bali Era Baru, tahun 2025-2125.
“Ibu Megawati benar-benar memikirkan Bali, sebagaimana kita ketahui beliau memang memiliki darah Bali,” ujar Wirajaya.
Seminar yang dilangsungkan akhir pekan lalu dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Suharso Monoarfa; Kepala BRIN RI, Laksana Tri Handoko; dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono.
Adapun komponen masyarakat Bali yang hadir berasal dari para sulinggih, akademisi, tokoh masyarakat, praktisi, asosiasi, dan organisasi masyarakat.
Komentar