KPU Gianyar Anggarkan Rp 20 M Untuk Lima Paket

GIANYAR, NusaBali

Ketua KPUD Gianyar, Anak Agung Gde Putra menyatakan, pihaknya sudah siap dalam menghadapi Pilkada Gianyar pada bulan Juni 2018 mendatang. “Untuk anggaran, minggu ini kita akan tandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red),” jelasnya usai menggelar rapat koordinasi melibatkan KPU, Bawaslu Provinsi Bali dan instansi terkait di ruang Rapat KPU Gianyar Senin (12/6) kemarin. 

Mengenai besaran anggarannya, disebutkan mencapai angka Rp 20 miliar lebih. Dikatakan, anggaran ini sudah termasuk untuk pelaksanaan Pilgub yang bersamaan dengan Pilkada Gianyar. “KPU sudah buat rencana Rp 20 miliar lebih. Meskipun Gianyar ambil dua kerjaan, tapi segala sesuatu yang sudah dianggarkan provinsi tidak kita anggarkan lagi. Biar tidak terjadi doble anggaran,” terangnya. Anggaran tersebut, disiapkan bagi lima paket calon bupati dan wakil bupati Gianyar yang hendak bertarung. Anggaran sebesar itu pun mulai digunakan pada Oktober 2017 mendatang.

AA Gde Putra menyatakan, dari lima paket cabup itu, terdiri dari paket partai dan non partai alias independen. “Kalau dilihat dari perolehan kursi di DPRD, calon partai bisa sampai tiga paket,” ujarnya. Selain tiga paket dari partai, ada dua paket dari calon independen. “Untuk independen, sesuai jumlah penduduk Gianyar, mereka wajib mengumpulkan 30 ribu KTP (Kartu Tanda Penduduk, red),” jelasnya.

Khusus untuk paket independen, anggaran yang disediakan juga diperuntukkan untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh. “Kalau verifikasi terhadap KTP calon independen harus dilakukan rinci, tidak bisa pakai sampel lagi seperti dulu,” ungkapnya.

Diterangkan Agung Putra, anggaran sebesar itu untuk mempersiapkan pelantikan pengurus di tingkat kecamatan, pengadaan logistik dan sebagainya. “Termasuk alat peraga nanti disiapkan KPU, jadi tidak ada lagi perang baliho,” ujarnya.

Dikatakan, pengadaan alat peraga kampanye oleh KPU ini sesuai dengan petunjuk pusat. “Tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan,” imbuhnya. Akan tetapi, pemasangan alat peraga ini nantinya akan disosialisasikan kembali kepada para ‘petarung’. “Tentu nanti ada kesepakatan lagi, ada rapat susulan, supaya semuanya bisa memahami aturan ini,” jelasnya.

Sementara terkait data kependudukan, pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Koordinasi dilakukan jauh-jauh hari, mengingat angka penduduk yang belum terekam e-KTP cukup banyak, mencapai 75 ribu. Maka itu, pihaknya mendesak supaya Disdukcapil bekerjasama dengan camat, perbekel hingga kelian banjar. “Agar masyarakat dengan kesadaran melakukan perekaman. Disdukcapil juga mengaku akan melakukan coklit data ke lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bali, Dewa Raka Sandi, mengaku lega dengan hasil rapat kemarin. “Komitmen mengenai anggaran sudah selesai, pemerintah melalui wakil bupati sudah memfasilitasi anggaran KPU, Panwas dan lainnya,” ujar Raka Sandi.

Karena masalah anggaran yang sempat mandeg sudah terjawab, kini KPUD Bali mendesak untuk memperbaiki data. “Ada sekitar 75 ribu warga Gianyar belum terekam (e-KTP, red) . Tadi sudah berkoordinasi untuk komitmen perekaman kembali. Ini harus diberikan terobosan,” pintanya. *nvi