Pemkab Badung Sebut Tidak Masalah Pembangunan Hotel Dibatasi Meskipun Ancam 80 Persen PAD

MANGUPURA, NusaBali.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut tidak masalah apabila nantinya pembangunan hotel di Bali termasuk di Badung dibatasi sesuai arahan Megawati Soekarnoputri.

Adi Arnawa menilai, sudah saatnya Badung bertransisi menjadi quality tourism dan melakukan diversifikasi ekonomi. Optimisme ini diutarakan meskipun sekitar 80 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung masih berasal dari pajak hotel dan restoran.

"Kalau ingin menuju ke quality tourism memang harus dipertimbangkan dari aspek lingkungan. Menurut saya, ya memang harus seperti itu. Daripada terlalu banyak hotel kemudian terjadi persaingan yang tidak sehat," buka Adi Arnawa ketika dijumpai Selasa (16/5/2023) malam di Puspem Badung.

Di sela kesempatan mendampingi Menparekraf RI Sandiaga Uno membuka sebuah event di Balai Budaya Giri Nata Mandala itu, Adi Arnawa membeberkan bahwa ada sekitar 1.500 hotel di Badung. Oleh karena itu, dampak terhadap lingkungan juga besar terutama dari segi alih fungsi lahan yang tidak terhindarkan.

Di samping itu, kemajuan pariwisata Badung juga dinilai belum berdampak signifikan terhadap sektor penunjang khususnya logistik dan pangan. Kata birokrat asal Desa Pecatu, Kuta Selatan, pasokan dua hal ini kebanyakan berasal dari luar Badung.

Untuk itu, pariwisata Badung disebut terlalu murni menyusun perekonomian lantaran sektor penunjangnya masih belum mendapat dampak signifikan. Maka tidak heran, ketimpangan antara Badung utara dengan basis pertanian dan konservasi tertinggal dari Badung selatan dengan geliat pariwisatanya.

"Memang dengan (kondisi) seperti ini, harus melakukan diversifikasi. Tidak boleh hanya pure pariwisata saja, bagaimana agar agrowisata ini juga berkembang dan menguntungkan petani," imbuh Adi Arnawa yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Lalu, memang Badung sudah siap menyetop pertumbuhan sumber PAD dengan memprioritaskan kualitas di atas kuantitas? Orang nomor satu di birokrasi Giri Prasta-Suiasa menjawab kualitas harus diikuti harga. Barang berkualitas sudah seharusnya dijual mahal.

Lanjut Adi Arnawa, dengan quality tourism yang memerhatikan lingkungan dan keberlanjutan, 'harga' pariwisata bisa dibuat lebih mahal alias premium. Dampaknya juga mengarah ke kualitas wisatawan yang datang ke Pulau Dewata.

Visi ini cukup sejalan dengan survei Booking.com kepada 30.000 pelancong di 32 negara dan wilayah pada tahun 2022. Ditemukan bahwa 81 persen pelancong menganggap pariwisata berkelanjutan sangat penting bagi mereka melihat krisis iklim yang sudah terasa.

Masih dari laporan Booking.com, 43 persen dari 33.000 pelancong di 35 negara dan wilayah masih ingin mengeluarkan uang lebih pada tahun 2023 ini untuk opsi pariwisata berkelanjutan. Angka ini masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian dan krisis ekonomi global, serta stigma mahalnya pariwisata berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sempat memperingatkan pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Bali untuk membatasi pembangunan hotel. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, Jumat (5/5/2023) lalu.

Dalam acara yang berlangsung di Trans Hotel Bali itu, Ketua Umum PDIP menyoroti ancaman hotel yang oversupply terhadap kelestarian alam. Megawati menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan terhadap lahan pertanian yang menjadi 'rumah' budaya subak. *rat