Menpan RB: Kebanyakan Aplikasi Layanan Bikin Rakyat Bingung
DENPASAR, NusaBali.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Abdullah Azwar Anas menyebut lembaga pemerintahan terlalu 'gila' aplikasi. Akibatnya, tidak ada aplikasi pemerintah yang membumi di tengah masyarakat.
"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi tidak sama dengan aplikasi," buka Menpan RB yang juga mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur saat membuka Bali Digital Festival II di Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar pada Jumat (2/6/2023) siang.
Anas menyoroti kondisi birokrasi berkedok digital di Indonesia mulai dari tingkat kementerian hingga ke daerah yang terlalu over menciptakan aplikasi. Sudah menjadi fakta, setiap ganti pejabat, nyaris ada saja aplikasi baru yang diluncurkan.
Dampaknya, masyarakat sebagai sasaran pengguna aplikasi harus membuat akun baru agar bisa mengakses layanan. Tidak berhenti di sana, bahkan Anas mendapati setiap inovasi dan layanan diwadahi oleh aplikasi yang berbeda-beda.
Selain boros anggaran, kebanyakan aplikasi juga membuat layanan tidak efektif. Di samping itu, masyarakat dibuat kebingungan lantaran tidak tahu harus menggunakan aplikasi yang mana untuk keperluan spesifik mereka. Walhasil, gaya lama kembali di mana masyarakat harus mengunjungi kantor pemerintahan.
"Sekarang yang terjadi di Indonesia, yang tercatat saja, ada lebih dari 27.000 aplikasi. Inilah yang membuat rakyat bingung karena untuk mendapat layanan harus membuat akun baru lagi dan lagi," tutur politisi PDI Perjuangan.
Untuk itu, saat ini lembaga pemerintahan yang ingin menganggarkan pembuatan aplikasi baru harus mendapat persetujuan dari Kemenpan RB. Apabila tetap nekat membuat aplikasi baru tanpa supervisi Kemenpan RB, di kemudian hari akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Perwakilan BPK RI di daerah.
"Kita bukan kekurangan orang yang pintar IT (information technology). Tetapi, kebanyakan aplikasi jadi rakyat bingung. Satu kementerian saja aplikasinya begitu banyak. Sekarang tidak boleh lagi satu inovasi, satu aplikasi," tegas Anas.
Oleh karena itu, Menpan RB berharap ada integrasi dan interoperabilitas antarsistem di dalam pemerintahan. Harapannya, ada inovasi holistik di mana tersedia satu portal layanan publik yang menjadi satu pintu ke setiap layanan.
"Saya yakin Bali bisa. Apalagi Bali sudah menjadi identitas internasional. Hampir setiap saya ketemu diplomat di dunia dan ahli-ahli IT, mereka menyatakan pernah berkumpul, tinggal, dan bekerja dari Bali," tandas Azwar Anas. *rat
Komentar