Sensus Pertanian Libatkan Ratusan Petugas
SINGARAJA, NusaBali - 439 petugas pendata dan 74 orang tenaga pengawas segera akan turun untuk melakukan sensus pertanian di Kabupaten Buleleng, 1 Juni - 31 Juli 2023.
Sensus pertanian setiap 10 tahun sekali ini membantu Pemkab Buleleng merancang perencanaan dan kebijakan pengembangan sektor pertanian.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani menerangkan, sensus pertanian akan pendataan seluruh sub sektor pertanian. Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, perkebunan hingga pada jasa pertanian. Data seluruh sub sektor pertanian itu nantinya akan menjadi data dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan atau perencanaan.
“Hasil dari sensus pertanian ini akan menjadi base efident di lapangan, jadi hasilnya sudah dipastikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan itu akan digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan atau perencanaan di sektor pertanian,” terang Kaban Endang Retno.
Menurutnya, pertanian di Buleleng terbesar di Bali, dari segi luasan lahan maupun jumlah komoditi pertanian. Dia pun berharap sensus pertanian tahun ini harus memperoleh data yang tepat dan akurat. Seluruh petugas pendataan akan melakukan sensus dengan sistem door to door. Sedangkan khusus untuk usaha pertanian akan dilakukan dengan sistem penggalian data dna informasi dari berbagai sumber. Seperti ketua RT atau ketua kelompok tani.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana meminta seluruh tim sensus melakukan pendataan secara objektif dan turun langsung ke rumah-rumah petani. Dia menyebutkan, sensus pertanian ini sangat penting karena data yang dihasilkan dipakai untuk menyusun program-program strategi pembangunan pertanian oleh Pemkab Buleleng.
“Sensus itu adalah mencari potret yang sebenarnya, baik dari segi kepemilikan luas lahan, status petani, komoditas yang dibudidayakan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal yang penting juga adalah kondisi ekonomi petani kita,” ucap Lihadnyana.
Lihadnyana menekankan Pemkab Buleleng bersama DPRD Buleleng sedang mengkaji kembali besaran pajak yang dibebankan kepada petani. Sehingga kedepannya pajak yang harus dibayarkan petani kepada pemerintah tidak lagi menjadi beban karena tarif yang cukup tinggi.7k23
Komentar