'Perpres Saber Pungli Bikin Guru Honorer Menjerit'

Selain itu, dana dari BOS, juga tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk membiayai upah guru honorer. "Kami menyadari guru honorer menjerit dengan adanya Perpres tentang Saber Pungli. Sebelumnya guru honorer yang dibiayai dengan dana komite masih bisa bertahan dan mau melaksanakan tugas dengan baik," ujarnya.

Terkait keluhan minimnya gaji yang diterima guru honorer tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan rancangan anggaran untuk memberikan upah kepada guru honorer untuk mengatasi agar guru honorer tidak mengundurkan diri. Pihaknya sudah merancang tambahan upah guru honorer melalui BOS pendamping. "Untuk sekolah dasar sudah kami rancang dari Rp 165 ribu per siswa menjadi Rp  500 ribu per siswa. Sementara SMP dari  Rp 235 ribu persiswa kami rancang menjadi Rp 800 ribu per siswa," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengajukan anggaran dari APBD sebesar Rp 64 miliar untuk dapat mengkover 599 guru honorer  SD dan 253 guru honorer SMP di Denpasar. Hal ini dilakukan agar nafkah para guru honorer menjadi layak. Namun sayang, setelah diajukan ke Bappeda karena terkendala anggaran, maka anggarannya belum bisa tercover. Dari Rp 64 miliar yang diajukan, Disdikpora  hanya mendapatkan jatah  Rp 5 Miliar.

"Sehingga itu artinya  kami hanya dapat sebesar Rp 50 ribu per siswa, dan terpaksa hanya untuk SMP saja. Mohon maaf kami hanya berusaha seperti yang kami sampaikan. Memang solusinya hanya anggaran APBD. Untuk itu kami akan coba kembali pada anggaran perubahan, mudah-mudahan nasib guru honorer terselamatkan," ujarnya. *cr63