Ratusan Pedagang Lurug DPRD Jembrana

Ratusan pedagang Pasar Umum Negara (PUN), Jembrana, ngelurug Kantor DPRD Jembrana, Kamis (22/6) pagi. Kedatangan ratusan pedagang ini bertujuan menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait rencana revitalisasi PUN. Bahkan dalam keesempatan itu, mereka secara tegas menyatakan menolak revitalisasi PUN.

Ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang PUN itu, berdatangan ke Kantor DPRD Jembrana mulai sekitar pukul 09.30 Wita. Kehadiran pada pedagang yang turut membawa spanduk terkait penolakan revitalisasi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP Jembrana. Para pedagang yang rela tidak berjualan untuk menggelar aksi damai itu, sempat harus menunggu diterima pihak dewan karena mereka datang saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Jembrana.

Usai rapat sekitar pukul 10.45 Wita, lima orang perwakilan pedagang yang di antaranya merupakan para tokoh Paguyuban Pedagang PUN itu, diarahkan mengadakan pertemuan di Ruangan Ketua DPRD Jembrana. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi bersama kedua Wakil Ketua DPRD Jembrana, para Ketua Komisi DPRD Jembrana, plus anggota DPRD Jembrana H Yunus yang juga merupakan pedagang di PUN.

Dalam pertemuan itu, perwakilan pedagang PUN menaruh harapan kepada pihak Dewan untuk membatalkan rencana revitalisasi PUN. Mereka pun mengaku telah membulatkan tekad untuk menolak revitalisasi karena tidak ada perencanaan yang matang dari pemerintah. "Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dalam perencanaan, paling tidak ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada kami. Tetapi samasekali tidak ada. Kemudian tanggal 5 Juni, kami dapat undangan sosialisasi, dan tiba-tiba di sana kami sudah disuguhkan barang jadi. Itu yang belum bisa kami terima," ucap salah satu perwakilan pedagang PUN I Gusti Putu Adnyana.

Adnyana mengaku, para pedagang pasar tradisional, tidak membutuhkan infrastruktur. Namun yang lebih dibutuhkan pedagang dari pemerintah adalah perbaikan ekonomi. Menurutnya, jika pemrintah memang peduli dengan pedagang kecil, pemerintah lebih baik menyetop pembangunan toko modern berjaringan yang jelas-jelas membunuh perekonomian pasar tradisional. 

"Bukan kumuh dan bau penyebabnya. Bahasa itu hanya untuk kepentingan, bukan menjadi suatu tolak ukur dari berkurangnya pembeli. Tetapi karena menjamurnya toko modern berjaringan itulah pemicu lesunya perekonomian pasar tradisional," ujar Adnyana.

Adanya yang juga termasuk salah satu sesepuh di PUN, menambahkan, para pedagang seolah tidak dianggap ataupun diberikan ruang menyampaikan aspirasi ke Pemkab Jembrana dalam rencana revitalisasi PUN. 

Dalam sosialisasi awal Juni lalu, Adanyana mengaku, ada wacana dari Pemkab untuk menampung aspirasi warga pasar terkait desain revitaliasi yang berharap agar bangunan pasar tidak dibuat bertingkat dan menolak ukuran kios yang sangat kecil.

Namun kenyataannya, Adnyana mengaku belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut aspirasi pedagang tersebut. Justru, sambung Adnyana, para pedagang tiba-tiba dikejutkan adanya surat dari Pemkab Jembrana yang meminta pengosongan pasar. Cara-cara seperti itu pun dinyatakan membuat para pedagang merasa sangat kecewa sehingga menarik kesimpulan harus menolak revitalisasi PUN. "Sampai saat ini, kami seolah tidak dianggap. Untuk itu kami harap para wakil rakyat (Dewan) bisa membantu nasib kami ke depan. Sudah banyak contoh pasar tradisional yang dibuat bertingkat, akhirnya mati," ucapnya.

Selain berpotensi mematikan pedagang, Adanya mengaku, PUN yang merupakan pasar semi grosir, juga menjadi tempat sekitar ratusan tenaga kerja seperti buruh panggul ataupun para buruh lainnya untuk menggantungkan hidup mereka. Namun ketika nantinya direvitalisasi mengacu dengan ukuran kios yang sangat kecil, pihaknya berani memastikan PUN tidak akan bisa lagi bertahan sebagai pasar semi grosir dan otomatis akan mematikan para buruh panggul tersebut. 

"300 orang itu juga akan hilang, memutus kehidupan orang. Ini juga menunjukkan perencanaan tidak ada kesiapan sama sekali. Yang dipikir hanya pembangunan, tanpa memikirkan nasib warga pasar," ucapnya.

Sementara Ketua Paguyuban PUN Putu Gede Eka Sasthujana, secara tegas menyampaikan bahwa pedagang sudah memutuskan sikap menolak rencana revitalisasi PUN. Meskipun nantinya ada wacana perubahan desain, Sasthujana menegaskan bahwa pedagang tetap akan menolak. 

"Kami tetap akan menolak karena perencanan revitalisasi yang ada saat ini tidak matang. Dari awal pedagang tidak dilibatkan. Malah kami diminta mengosongkan pasar," ucapnya.

Menurut Sasthujana, ada sekitar 300 pedagang yang turun langsung untuk menggelar aksi damai ini. Selain yang hadir langsung ke Dewan ini, dirinya mengaku sebagian besar pedagang di PUN sengaja memilih tidak berjualan pada Kamis kemarin, sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi ini. 

"Semua ini spontanitas. Ini kita adakan setelah kemarin (Rabu dua hari lalu, red), kami pedagang mendadak-mendadak menerima surat pengosongan pasar. Diminta melakukan pengosongan sampai batas waktu tanggal 21 Juli bulan itu, sehingga kami spontan menyuarakan penolakan," ujar Sasthujana.

Sasthujana menegaskan, para pedagang akan berusaha melakukan perlawanan ketika pemerintah tetap ngotot mengadakan revitalisasi PUN. Pasalnya, revitalisasi itu pun dinilai hanya akan mematikan pedagang maupun masyarakat yang menggantungkan hidup di pasar. "Intinya kami tetap menolak. Kami harap revitaliasi yang justu akan menyengsarakan masyarakat ini dibatalkan," ucap Sasthujana.7ode