Fraksi Partai Demokrat Soroti Kemiskinan di Bangli
BANGLI, NusaBali - Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangli menyoroti peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli sejak tiga tahun terakhir. Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Bersama dalam Sidang Paripurna DPRD Bangli terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Bangli, belum lama ini.
Fraksi yang diketuai oleh I Made Sudiasa menyampaikan, berdasarkan Keuangan Daerah Tahun 2022, bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangli pada tiga tahun terakhir 2020-2022, terus meningkat. Peningkatan dari 5,09 persen menjadi 5,28 persen atau naik 0,19 persen. Kondisi ini dinilai akibat atau dampak pandemi Covid-19.
"Untuk itu, pada tahun anggaran berikutnya agar hal ini dapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah agar memprioritaskan penganggaran pada sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan dan program padat karya," ungkapnya.
Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat menjadi perhatian sangat serius. Kualitas tenaga pelayanan kesehatan masyarakat juga agar ditingkatkan. Tenaga pelayanan kesehatan masyarakat di banjar dan desa merupakan garda terdepan. Pelayanan ini sangat dominan menjadi penentu tingkat kesehatan dan kemiskinan masyarakat.
"Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bangli agar menggunakan dan memanfaatkan sisa anggaran dengan skala-skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangli," tegas Sudiasa.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dalam jawaban eksekutif atas pemandangan umum gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Bangli, menyatakan bahwa jumlah KK miskin berdasarkan data tahun 2023 yaitu 13.768 KK atau 93.309 jiwa. Kemudian, upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli melalui program-program yang didanai dari APBD maupun pemerintah pusat. Antara lain, bantuan sosial sembako dengan sasaran 13.678 KK, bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 9.260 KPM, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial sebanyak 59 orang.
Jelasnya, mengenai peningkatan pelayanan kesehatan pemerintah daerah, khususnya OPD Dinas Kesehatan akan melaksanakan Strategi Penguatan Kualitas Tenaga Kesehatan di Pustu selaku Jaringan Puskesmas. Kegiatannnya dengan mengadakan workshop-workshop dan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan Bapelkes Provinsi Bali. Saat ini kegiatan itu sudah mendapatkan pembiayaan melalui DAK Non Fisik, termasuk pelatihan-pelatihan bagi kader-kader di desa.
Kata Bupati Sedana Arta, peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui kegiatan yang dapat difasilitasi langsung oleh Puskesmas/Pustu. Seperti kegiatan Posyandu, Posbindu PTM, Posyandu Remaja Mengedepankan Integrasi Pelayanan Primer dengan memperkuat peran Pustu sebagai Jaringan Puskesmas. ‘’Jaringan ini pula untuk mendukung transformasi pelayanan kesehatan, dengan menyediakan tenaga kesehatan memenuhi standar, sarana, dan prasarana Pustu yang memenuhi standar," katanya.@7esa
1
Komentar