Jumlah SMA/SMK di Badung Belum Ideal
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Badung dinilai kurang ideal.
MANGUPURA, NusaBali
Di beberapa wilayah masih memerlukan tambahan sekolah, karena yang ada sekarang dinilai kurang memadai. Di Kecamatan Abiansemal yang jadi sorotan. Sebab di sini hanya ada satu SMA negeri dan satu SMK. Padahal jumlah murid yang lulus SMP dari wilayah ini cukup banyak. Tantangan makin berat saat kini pemerintah memberlakukan sistem zonasi. Karenanya pemerintah didesak mencari cara agar menambah jumlah sekolah.
“Kuota untuk menampung siswa sudah tidak cukup hanya dengan satu sekolah saja. Apalagi kini pemerintah menetapkan sistem zonasi, mereka yang tidak dapat sekolah di SMAN 1 Abiansemal, harus sekolah di mana?” kata anggota DPRD Badung asal Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, I Putu Alit Yandinata, Senin (19/6). “Jadi kami mengharapkan ada tambahan sekolah di Abiansemal. Dengan begitu siswa dari Abiansemal sendiri dapat tertampung,” harapnya.
Alit Yandinata menyadari, sekalipun SMA dan SMK adalah kewenangan pihak Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung harus segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita di Kabupaten Badung bisa membantu (membangun sekolah) dengan memohon persetujuan dari pihak provinsi,” tandasnya.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Badung yang membidangi masalah pendidikan I Made Retha. Saat ini, ungkapnya, di Kuta Selatan terdapat 5 SMP negeri dan beberapa SMP swasta. Tamatan SMP tak bisa ditampung penuh oleh SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Terlebih lagi diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Sesuai aturan maksimal 33 rombel. Satu rombel juga dibatasi 32 siswa. Ditambah sekolah tak lagi dibolehkan menerapkan sistem double shift (kelas pagi dan siang). Ini akan mengurangi daya tampung sekolah,” katanya.
Pihaknya khawatir, ke depan masyarakat Badung khususnya peserta didik akan sulit menikmati fasilitas pendidikan negeri, karena terbatasnya sarana pendidikan. Sehingga pembangunan SMA negeri sangat dibutuhkan di Kuta Selatan. “Saat ini memang ada satu SMK, tapi kan tidak semua anak-anak masuk SMK,” imbuhnya.
Menanggapi usulan dari anggota dewan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung Ketut Widia Astika mengakui sekolah di Badung masih kurang terutama untuk SMA negeri. “Iya, memang kurang. Ini memang jadi perhatikan kami,” katanya.
“Sebelum kewenangan SMA/SMK diambilalih provinsi, kami sudah buat kajian itu dan kami sudah siap membangun sekolah SMA di tiga kecamatan yakni di Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Abiansemal. Karena aturannya sekarang berbeda, kami tidak jadi membangun sekolah tersebut,” kata Astika yang juga mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan.
Walau begitu pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan provinsi mengenai banyaknya usulan penambahan sekolah tersebut. “Tentu kami akan koordinasikan ke Disdikpora Provinsi Bali untuk membangun sekolah baru. Karena kami akui SMA di Badung masih kurang, melihat jumlah lulusan SMP yang mencapai 9.000 siswa lebih,” tandasnya.
Berdasarkan data dari Disdikpora, jumlah SMA negeri dan swasta di Badung yakni 21. Sedangkan untuk SMK berjumlah 22 sekolah negeri maupun swasta. *asa
Di beberapa wilayah masih memerlukan tambahan sekolah, karena yang ada sekarang dinilai kurang memadai. Di Kecamatan Abiansemal yang jadi sorotan. Sebab di sini hanya ada satu SMA negeri dan satu SMK. Padahal jumlah murid yang lulus SMP dari wilayah ini cukup banyak. Tantangan makin berat saat kini pemerintah memberlakukan sistem zonasi. Karenanya pemerintah didesak mencari cara agar menambah jumlah sekolah.
“Kuota untuk menampung siswa sudah tidak cukup hanya dengan satu sekolah saja. Apalagi kini pemerintah menetapkan sistem zonasi, mereka yang tidak dapat sekolah di SMAN 1 Abiansemal, harus sekolah di mana?” kata anggota DPRD Badung asal Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, I Putu Alit Yandinata, Senin (19/6). “Jadi kami mengharapkan ada tambahan sekolah di Abiansemal. Dengan begitu siswa dari Abiansemal sendiri dapat tertampung,” harapnya.
Alit Yandinata menyadari, sekalipun SMA dan SMK adalah kewenangan pihak Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung harus segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita di Kabupaten Badung bisa membantu (membangun sekolah) dengan memohon persetujuan dari pihak provinsi,” tandasnya.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Badung yang membidangi masalah pendidikan I Made Retha. Saat ini, ungkapnya, di Kuta Selatan terdapat 5 SMP negeri dan beberapa SMP swasta. Tamatan SMP tak bisa ditampung penuh oleh SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Terlebih lagi diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Sesuai aturan maksimal 33 rombel. Satu rombel juga dibatasi 32 siswa. Ditambah sekolah tak lagi dibolehkan menerapkan sistem double shift (kelas pagi dan siang). Ini akan mengurangi daya tampung sekolah,” katanya.
Pihaknya khawatir, ke depan masyarakat Badung khususnya peserta didik akan sulit menikmati fasilitas pendidikan negeri, karena terbatasnya sarana pendidikan. Sehingga pembangunan SMA negeri sangat dibutuhkan di Kuta Selatan. “Saat ini memang ada satu SMK, tapi kan tidak semua anak-anak masuk SMK,” imbuhnya.
Menanggapi usulan dari anggota dewan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung Ketut Widia Astika mengakui sekolah di Badung masih kurang terutama untuk SMA negeri. “Iya, memang kurang. Ini memang jadi perhatikan kami,” katanya.
“Sebelum kewenangan SMA/SMK diambilalih provinsi, kami sudah buat kajian itu dan kami sudah siap membangun sekolah SMA di tiga kecamatan yakni di Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Abiansemal. Karena aturannya sekarang berbeda, kami tidak jadi membangun sekolah tersebut,” kata Astika yang juga mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan.
Walau begitu pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi dengan provinsi mengenai banyaknya usulan penambahan sekolah tersebut. “Tentu kami akan koordinasikan ke Disdikpora Provinsi Bali untuk membangun sekolah baru. Karena kami akui SMA di Badung masih kurang, melihat jumlah lulusan SMP yang mencapai 9.000 siswa lebih,” tandasnya.
Berdasarkan data dari Disdikpora, jumlah SMA negeri dan swasta di Badung yakni 21. Sedangkan untuk SMK berjumlah 22 sekolah negeri maupun swasta. *asa
Komentar