Fraksi di DPRD Bali Dukung Gagasan Visioner Gubernur Koster

Hal ini demi kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman yang diwujudkan dengan keluarnya Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 untuk dapat dijadikan Perda.

Dukungan sampai apresiasi tersebut disampaikan secara langsung pada Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan II DPRD Provinsi Bali Tahun Sidang 2023 pada Soma Pon Gumbreg, Senin 26 Juni 2023 lalu. Tidak hanya dukungan, namun kegigihan Gubernur Koster dalam mengabdikan dirinya kepada Pulau Bali, juga dinilai sebagai pemimpin yang totalitas untuk menjaga taksu Bali.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama bahwa Wayan Koster ibarat titisan Ida Bhatara Mpu Kuturan. "Jika Mpu Kuturan menyatukan semua sekte di Bali, maka Wayan Koster saya ibaratkan titisannya, karena ia (Wayan Koster, red) memiliki gagasan besar untuk mengawal peradaban Bali," ujar Adi Wiryatama yang disambut tepuk tangan.

Fraksi PDIP DPRD Bali melalui I Nyoman Purwa Ngurah Arsana menyatakan penjelasan Gubernur Bali terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang disampaikan pada Soma Wage Kulantir, 12 Juni 2023 pada Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 sangat disambut baik untuk menjadi Produk Hukum Daerah yang berfungsi mewujudkan Pembangunan Daerah Provinsi Bali berdasarkan visi: 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali,' melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Fraksi PDIP memandang Gubernur Koster telah melakukan terobosan yang lebih visioner, fundamental, dan holistik dengan pemikiran yang bernas, generik, dan inovatif dalam penyusunan Ranperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Hal ini telah diseminarkan pada Jumat, 5 Mei 2023 yang dibuka oleh Prof Dr (HC) Hj Megawati Soekarnoputri.

Pada kesempatan yang baik itu, Megawati memberikan arahan dan berpesan 'Kembalikan BaliKu' yang mengandung makna adalah agar dikembalikan Bali yang memiliki peradaban adat dan budaya Bali yang diwarisi para Leluhur, hendaknya tetap dipegang teguh sebagai jati diri orang Bali untuk dilindungi, dipelihara dan dilestarikan, walaupun terjadi pengaruh perubahan sosial dan jaman di era globalisasi yang sangat dasyat dengan berbagai dampaknya, serta siap untuk menghadapi perubahan yang akan datang.

Gagasan besar yang monumental dari pemikiran Gubernur Koster untuk membuat dasar hukum yang berlaku sampai pada tahun 2125 diharapkan diintegrasikan dengan produk-produk hukum daerah Provinsi Bali yang telah ditetapkan 48 Peraturan, yakni 21 Perda, 27 Pergub, dan 3 Surat Edaran Gubernur, yang sifatnya responsif, progresif, antisipatif, transpormatif, inovatif, dan implementatif untuk mewujudkan visi: Nangun Sat Kerthi Loka Bali,' melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Bali memberikan apresiasi yang tinggi terhadap olah pikir Gubernur Bali dengan pendekatan kajian akademis yang dituangkan dalam Sistematika Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 terdiri dari: Bab I Pendahuluan; Bab II Bali Tempo Dulu; Bab III Bali Masa Kini; Bab IV Kondisi Objektif: Permasalahan dan Tantangan Bali ke Depan; Bab V Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125; dan Bab VI Penutup.

Mengingat ada beberapa Permasalahan dan Tantangan yang sangat prinsip harus dihadapi dan menjadi perhatian bersama pada masa kini dan ke depan, antara lain:

a) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Krama Bali dalam Kesehatan dan Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar;

b) Terjadinya degradasi kesucian alam Bali sehingga menurunnya taksu Bali;

c) Banyaknya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan tanah yang tidak terkendali, sehingga dapat memarginalkan orang Bali dari tanah leluhurnya;

d) Pencemaran dan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggu ekosistemnya, sehingga mengalami abrasi, erosi, banjir, penyakit, dan krisis air bersih serta krisis pangan;

e) Identitas sebagai 'Nak Bali' mengalami pergeseran nilai-nilai adat dan budayanya yang dianutnya akibat lemahnya norma-norma, tradisi, ketahanan sikap mental dari pengaruh budaya asing;

f) Demografi yang jumlahnya semakin meningkat dan terjadinya migrasi yang tinggi, sehingga berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup dan ketersesakan ruang untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha; dan

g) Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali rendah (kurang dari dua orang) dan cenderung menurun yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama orang Bali 'I Nyoman' dan 'I Ketut', serta menurunnya populasi orang Bali sebagai Pelaku Kebudayaan yang Adhiluhung.

Jadi identitas nama orang Bali harus dilestarikan. Dalam Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul Tahun 91, disebutkan bahwa kelahiran Anak pada Keluarga Bali ada 4 orang yang diberikan identitas yaitu: Anak Pertama (Wayan, Putu, Gede); Anak Kedua (Made, Kadek, Nengah); Anak Ketiga (Komang, Nyoman); dan Anak Keempat (Ketut).

Fraksi Gabungan NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali melalui Grace Anastasia Surya Widjaja menegaskan salut dan kagum atas visi jauh ke depan dari Gubernur Bali. Karena Haluan Bali ini akan menjadi pegangan, penuntun, pemandu bagi seluruh masyarakat Bali. Apresiasi khusus dihaturkan kepada Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mendorong lahirnya Haluan Pembangunan Bali dalam 100 tahun ke depan. Kecintaan Megawati terhadap Bali sungguh besar dan tidak perlu diragukan lagi. Sebagaimana diketahui bersama, Megawati seorang negarawan berdarah Bali yang memiliki kedekatan secara historis dan emosional dengan Pulau Dewata.

Jadi, Haluan Bali akan menjadi haluan dalam kurun waktu terpanjang di Indonesia. Bahkan Haluan Bali 100 tahun ke depan ini melewati visi Indonesia yang memfokuskan hingga tahun 2045. Haluan kurun waktu cukup panjang ini memudahkan mendesain dan memperkuat pondasi Bali, merujuk hingga tahun 2125.

Namun demikian, Haluan Bali tidak sekadar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih dari itu harus tercapai pemerataan kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. Kemudian, Haluan Bali harus dijadikan sebagai bahan materi ajar pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bali.

Selanjutnya yang terpenting, Haluan Bali harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. "Siapapun pemimpinnya nanti, konsep dan visi harus tetap berpegang pada Haluan Bali. Karena dalam 100 tahun ke depan, setidaknya kita akan memiliki 10 gubernur baru. Dapat dibayangkan jika setiap pergantian kepala daerah diberlakukan haluan yang berbeda-beda. Niscaya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai dengan optimal," ujar Grace Anastasia.

Fraksi Partai Gerindra melalui I Ketut Juliarta mengatakan fraksinya mengapresiasi gagasan Gubernur Koster, karena Pembangunan Provinsi Bali memang harus terencana, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kelestarian, keajegan, dan kesejahteraan masyarakat Bali dalam jangka panjang.

"Kita ketahui bersama, bahwa Bali tidak memiliki Sumber Daya Alam, seperti pertambangan minyak, gas bumi, emas, tembaga, dan SDA lainnya. Tetapi Bali dianugerahi kekhasan ekosistem sosio-budaya, dan sistem kebudayaan yang menjadi pondasi masyarakat Bali, sehingga mampu menempatkan Bali sebagai salah satu pusat peradaban yang unik yang tidak dimiliki oleh belahan dunia manapun yang menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang sangat terkenal di seluruh dunia," ujar Juliarta.

Sumber Daya Budaya yang dimiliki Bali, juga mampu menghidupi roda perekonomian di Bali. Tercatat, sebelum pandemi Covid-19 mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Bali di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan kini sudah mulai bangkit kembali. Dengan Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025-2125 ini, Fraksi Gerindra berharap dapat disusun pula pola perekonomian yang berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan sektor Pariwisata saja, namun dapat disusun pula pola perekonomian jasa perdagangan produk-produk Bali yang dapat diperdagangkan antar pulau di dalam negeri maupun ekspor.

Sementara Fraksi Golkar melalui Ni Putu Yuli Artini mengungkapkan bahwa Gubernur Koster sebagai pemimpin Bali saat ini memiliki tanggung jawab besar secara Niskala-Sakala, yang mewujud dalam keharusan bertindak untuk menyusun Konsep Bali Masa Depan sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang sampai 100 Tahun ke depan, demi kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman.

Kata Putu Yuli, konsep Bali Masa Depan ini menjadi haluan Pembangunan Bali yang bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis. Tujuan Haluan Pembangunan Bali ini yaitu untuk memastikan kesucian dan keharmonisan unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan. Pembangunan Bali dalam jangka waktu 100 Tahun ke depan, tidak boleh dibangun secara parsial, ego sektoral, serta ego wilayah, melainkan harus dibangun secara terpola, menyeluruh, terencana,terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

"Untuk itu, Haluan Pembangunan Bali ini menjadi pedoman pembangunan Bali yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali dengan konsisten dan berkelanjutan secara Niskala-Sakala, serta didukung masyarakat Bali," beber Yuli Artini.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui I Komang Wirawan juga turut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Koster. Karena Gubernur jebolan ITB ini dinilai memiliki wawasan yang sangat jauh kedepan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar secara Niskala-Sakala, untuk mewujudkan dan menyusun Konsep Bali Masa Depan, sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka Panjang sampai 100 tahun ke depan, demi kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman.

Fraksi Partai Demokrat bisa memahami dan menerima pendapat Gubernur bahwa Haluan Pembangunan Bali bertujuan untuk memastikan kesucian dan keharmonisan unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan. Pembangunan Bali dalam jangka waktu 100 tahun ke depan, tidak boleh dibangun secara parsial, ego sektoral, serta ego wilayah, melainkan harus dibangun secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

"Karena itu, kami sependapat dengan Gubernur Bali, Wayan Koster bahwa Haluan Pembangunan Bali ini harus menjadi pedoman pembangunan Bali yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan konsisten dan berkelanjutan secara Niskala-Sakala, serta didukung masyarakat Bali," ujar Wirawan mewakili fraksinya. nat