Piutang Pajak di Buleleng Tinggi, Perbekel Diajak Ikut Mendukung Optimalisasi PBB-P2
Sebagian besar piutang pajak terbentuk karena ketidakmampuan masyarakat membayar pajak dengan NJOP terlalu tinggi.
SINGARAJA, NusaBali
Seluruh Ketua Forum Komunikasi Desa dan Kelurahan (Forkomdeslu) se-Buleleng dikumpulkan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana, Jumat (14/7). Forkomdeslu diajak duduk bersama untuk mencari solusi tingginya piutang pajak dan optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Data Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng per April lalu, piutang PBB-P2 sebesar Rp 94 miliar. Besarnya piutang tersebut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Kebijakan baru Pemkab Buleleng menyepakati penurunan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 hingga 50 persen.
Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan kebijakan penurunan tarif NJOP PBB-P2 disepakati karena banyak masyarakat yang mengeluh. Sebagian besar piutang pajak terbentuk karena ketidakmampuan masyarakat membayar pajak karena NJOP terlalu tinggi.
"Kenaikan NJOP itu tahun 2019 lalu. Tarifnya menurut saya sangat besar sehingga sangat mencekik masyarakat. Terutama petani jadi tidak mampu bayar pajak dan akhirnya jadi piutang," ucap Lihadnyana.
Persoalan ini pun dicarikan solusi bersama dengan Ketua Forkompeslu di Buleleng. Harapannya dapat ditemukan solusi pemecahan masalah piutang pajak, sehingga tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini berencana akan terjun langsung ke desa-desa untuk mendapat masukan dari masyarakat wajib pajak. Dia pun berharap dengan bertemu masyarakat, Pemkab Buleleng mampu merumuskan penyelesaian masalah piutang pajak.
"Kami datang pada saat itu untuk bersama-sama menyerap apa yang diinginkan dari desa itu sehingga kita bisa merancang sebuah program kegiatan yang benar-benar berbasis masyarakat dimana semua itu ada di desa," jelas Lihadnyana. 7k23
1
Komentar