Penyesuaian RTRW, Dewan Pertanyakan Pengurangan Luas Wilayah Buleleng
SINGARAJA, NusaBali - Eksekutif dan legislatif saat ini sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043.
Namun dalam rancangan tersebut, Komisi II DPRD Buleleng mempertanyakan adanya pengurangan luasan wilayah Buleleng.
Dalam Ranperda RTRW yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, luas wilayah Buleleng pada draf Ranperda 132.232 hektare. Sedangkan mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Buleleng luasan mencapai 136.588 hektare. Sehingga ada selisih pengurangan luasan wilayah Kabupaten Buleleng 4.265 hektare.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa dalam rapat pembahasan draf Ranperda Jumat (14/7) lalu, mempertanyakan hal tersebut lebih rinci. Dia mengaku cukup terkejut dengan pengurangan wilayah Kabupaten Buleleng. Terlebih penjelasan dari eksekutif pengurangan luas wilayah ini terjadi salah satunya karena ada dua pulau yang dulunya masuk wilayah Buleleng saat ini tidak lagi menjadi bagian dari Buleleng.
“Sesuai tanggapan eksekutif, pengurangan luas wilayah ini terjadi di pesisir pantai sepanjang Buleleng karena abrasi dan ada dua pulau yang kini tidak masuk wilayah Buleleng. Ini yang ingin kami perdalam lagi, termasuk saran dan masukan lainnya sudah kami sampaikan,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Komisi II DPRD Buleleng menginginkan beberapa hal dalam substansi materi yang masih perlu disempurnakan agar segera dilakukan. Sehingga saat masuk ke tahapan rapat selanjutnya tidak lagi muncul persoalan krusial yang malah membuat pembahasan tersendat dan molor. Dia menyebut waktu pembahasan penyesuaian RTRW Buleleng harus sudah kelar dalam waktu dua bulan ke depan.
Sementara itu Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra dikonfirmasi terpisah Minggu (16/7) kemarin terkait pengurangan luas wilayah Buleleng masih dilakukan pendalaman. Dia menyebut segera akan berkoordinasi dengan Badan Informasi dan Geospasial untuk memastikan luas wilayah Buleleng terkini.
“Datanya kami akan segera koordinasikan dengan lembaga yang punya otoritas untuk itu. Ini nanti divalidkan kembali sebelum dibahas dalam rapat selanjutnya,” kata Adiptha.7 k23
Dalam Ranperda RTRW yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, luas wilayah Buleleng pada draf Ranperda 132.232 hektare. Sedangkan mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Buleleng luasan mencapai 136.588 hektare. Sehingga ada selisih pengurangan luasan wilayah Kabupaten Buleleng 4.265 hektare.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa dalam rapat pembahasan draf Ranperda Jumat (14/7) lalu, mempertanyakan hal tersebut lebih rinci. Dia mengaku cukup terkejut dengan pengurangan wilayah Kabupaten Buleleng. Terlebih penjelasan dari eksekutif pengurangan luas wilayah ini terjadi salah satunya karena ada dua pulau yang dulunya masuk wilayah Buleleng saat ini tidak lagi menjadi bagian dari Buleleng.
“Sesuai tanggapan eksekutif, pengurangan luas wilayah ini terjadi di pesisir pantai sepanjang Buleleng karena abrasi dan ada dua pulau yang kini tidak masuk wilayah Buleleng. Ini yang ingin kami perdalam lagi, termasuk saran dan masukan lainnya sudah kami sampaikan,” terang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Komisi II DPRD Buleleng menginginkan beberapa hal dalam substansi materi yang masih perlu disempurnakan agar segera dilakukan. Sehingga saat masuk ke tahapan rapat selanjutnya tidak lagi muncul persoalan krusial yang malah membuat pembahasan tersendat dan molor. Dia menyebut waktu pembahasan penyesuaian RTRW Buleleng harus sudah kelar dalam waktu dua bulan ke depan.
Sementara itu Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra dikonfirmasi terpisah Minggu (16/7) kemarin terkait pengurangan luas wilayah Buleleng masih dilakukan pendalaman. Dia menyebut segera akan berkoordinasi dengan Badan Informasi dan Geospasial untuk memastikan luas wilayah Buleleng terkini.
“Datanya kami akan segera koordinasikan dengan lembaga yang punya otoritas untuk itu. Ini nanti divalidkan kembali sebelum dibahas dalam rapat selanjutnya,” kata Adiptha.7 k23
Komentar