Gubernur Koster Sebut Clear
Jawab Heboh Defisit APBD Rp 1,9 T di Paripurna DPRD Bali
Bandingkan dengan pendapatan Rp 6,8 triliun versus belanja Rp 7,5 triliun, defisit hanya Rp 300 miliar-Rp 700 miliar, bukan Rp 1 triliun, apalagi Rp 1,9 triliun, ini yang bikin aljabar salah.
DENPASAR, NusaBali - Heboh soal defisit APBD Bali dengan beredarnya Surat Edaran Sekda Bali Nomor 5232 tahun 2023 membuat Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini memberikan klarifikasi di sidang paripurna DPRD Bali di Gedung DPRD Bali Niti Mandala Denpasar, Senin (17/7). Koster mengatakan tidak ada defisit senilai Rp 1,9 triliun.
Dalam SE Sekda Bali Nomor 5232 tahun 2023 disebutkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai dengan 5 Juli 2023 maka proyeksi defisit APBD sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp1,92 triliun. Rinciannya, defisit sebesar Rp1,85 triliun lebih yang bersumber dari proyeksi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,66 miliar, sedangkan proyeksi realisasi belanja daerah sebesar Rp7,52 triliun. Selanjutnya juga kekurangan pembiayaan sebesar Rp 65,06 miliar dihitung dari proyeksi realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 330,13 miliar, sedangkan proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 395,20 miliar. Dengan demikian total kekurangan pendanaan sebesar Rp1,92 triliun.
Koster dengan semangat membeber bahwa postur APBD Bali tahun 2023 berisi target sebesar Rp 6,9 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,7 triliun dan dana transfer dari pusat sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan belanja daerah ditetapkan Rp 7,9 triliun, dengan rincian belanja operasional Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp 1,4 triliun dan transfer ke kabupaten dan kota Rp 1,9 triliun. Dari struktur pendapatan sebesar Rp 6,9 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 7,9 triliun terdapat perencanaan defisit Rp 1,0 triliun.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tersebut, Gubernur Koster mengatakan perkiraan realisasi PAD ditargetkan sebesar Rp 4,7 triliun. Sementara hingga 14 Juli 2023 realisasi PAD sudah mencapai 2,28 triliun (mendekati Rp 2,4 triliun,red). PAD Bali yang mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) realisasinya sudah mencapai 50 persen dan pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 96 persen. “Artinya perekonomian Bali sudah pulih dengan meningkatnya orang membeli mobil,” ujar Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster membeber pendapatan harian dari Januari sampai Juni 2023 telah mencapai Rp 14,5 miliar. Kemudian meningkat pada Juli menjadi 16 miliar per hari. “Kita hitung dari 14 Juli sampai Desember 2023. Kemudian kita masih punya waktu Agustus sampai Desember 2023 (150 hari). Agustus-Desember ada 150 hari ditambah sisa waktu bulan Juli, kita punya waktu 165 hari lagi. Kalau per hari saja pendapatannya Rp 16 miliar, maka bisa terkumpul Rp 2,6 triliun. Artinya pendapatan pada 14 Juli sebesar Rp 2,4 triliun ditambah Rp 2,6 triliun sudah terkumpul Rp 5 triliun,” ujar Koster.
“Ini baru hitungan dari PAD bersumber dari PKB dan BBNKB. Belum dari sumber pendapatan lainnya. Jadi melebihi target dari 4,7 triliun, clear,” beber mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini. Lalu bagaimana dengan dana transfer APBN sebesar Rp 2,1 triliun dari pusat? Koster dengan nada meyakinkan semuanya akan terealisasi. Menurut dia, pada pandemi Covid-19 dari 2020 sampai 2022, anggaran transfer selalu terealisasi 100 persen. “Apalagi saat ini kondisi ekonomi sudah pulih, pasti Rp 2,1 triliun ini terealisasi,” tegasnya.
Koster menyebutkan total pendapatan dari PAD dan dana transfer akan diperkirakan mencapai 6,7 triliun. “Saya sudah tiga periode di DPR RI ngurusi soal anggaran. Aljabarnya mudah bagi saya. Terburuk kalau PAD dan transfer APBN itu akan terkumpul Rp 6,7 triliun sampai 6,8 triliun,” tegas gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara terkait dengan belanja daerah yang besarannya mencapai Rp 7,9 triliun kata Koster tidak pernah direalisasikan 100 persen. Alasannya, dari sisi pesanan tidak terpenuhi, ada juga kendala-kendala situasi di lapangan yang tidak memungkinkan. “Paling terealisasi 90-95 persen (tertinggi sekitar Rp 7,5 triliun, red). Bandingkan dengan pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun versus belanja Rp 7,5 triliun. Defisit kita hanya Rp 300 miliar sampai Rp 700 miliar. Bukan Rp 1 triliun, apalagi Rp 1,9 triliun. Ini yang bikin aljabar salah,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan defisit Rp 300 sampai Rp 700 miliar, Gubernur Koster mengatakan ada solusinya. Skema yang disiapkan, yakni memaksimalkan peran Badan Layanan Umum Daerah seperti Rumah Sakit Bali Mandara, efisiensi belanja yang tidak penting alias tidak prioritas. “Kalau skema ini berjalan semuanya klop. Saya selama dua tahun pandemi mampu kelola fiskal dengan cermat. Apalagi situasi sekarang sudah pulih, astungkara nggak ada defisit,” terang Koster.
Koster membeber lagi, saat ini Bali memiliki sumber pendapatan yang bisa hasilkan pundi-pundi keuangan daerah. Mulai dari kerja sama dengan pihak ketiga pengelolaan aset Pemprov Bali di Kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung selama 16 tahun. Dari kerja sama itu bisa menghasilkan duit Rp 51 miliar per tahun. Kalau ditotal selama 16 tahun hasilnya Rp 830 miliar, karena telah dibayar lunas oleh investor. “Kalau ini dijadikan penyertaan modal di BPD Bali maka akan ada sumber pendapatan lagi,’ tegas Koster.
Sumber pendapatan lainnya adalah kerja sama pengelolaan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung. Kawasan PKB kata Koster banyak diminati investor. Kawasan seluas 334 hektare ini diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan sampai Rp 2 triliun. Rencananya kerja sama dengan pihak ketiga diperkirakan akan terealisasi Agustus 2023. “Kalau semuanya sudah masuk, terealisasi, kita bukannya defisit lagi, tetapi surplus banyak. Nggak ada defisit, No, I’m Sorry,” ujar Koster. 7 nat
Dalam SE Sekda Bali Nomor 5232 tahun 2023 disebutkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai dengan 5 Juli 2023 maka proyeksi defisit APBD sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp1,92 triliun. Rinciannya, defisit sebesar Rp1,85 triliun lebih yang bersumber dari proyeksi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,66 miliar, sedangkan proyeksi realisasi belanja daerah sebesar Rp7,52 triliun. Selanjutnya juga kekurangan pembiayaan sebesar Rp 65,06 miliar dihitung dari proyeksi realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 330,13 miliar, sedangkan proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 395,20 miliar. Dengan demikian total kekurangan pendanaan sebesar Rp1,92 triliun.
Koster dengan semangat membeber bahwa postur APBD Bali tahun 2023 berisi target sebesar Rp 6,9 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,7 triliun dan dana transfer dari pusat sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan belanja daerah ditetapkan Rp 7,9 triliun, dengan rincian belanja operasional Rp 4,5 triliun, belanja modal Rp 1,4 triliun dan transfer ke kabupaten dan kota Rp 1,9 triliun. Dari struktur pendapatan sebesar Rp 6,9 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 7,9 triliun terdapat perencanaan defisit Rp 1,0 triliun.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tersebut, Gubernur Koster mengatakan perkiraan realisasi PAD ditargetkan sebesar Rp 4,7 triliun. Sementara hingga 14 Juli 2023 realisasi PAD sudah mencapai 2,28 triliun (mendekati Rp 2,4 triliun,red). PAD Bali yang mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) realisasinya sudah mencapai 50 persen dan pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 96 persen. “Artinya perekonomian Bali sudah pulih dengan meningkatnya orang membeli mobil,” ujar Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster membeber pendapatan harian dari Januari sampai Juni 2023 telah mencapai Rp 14,5 miliar. Kemudian meningkat pada Juli menjadi 16 miliar per hari. “Kita hitung dari 14 Juli sampai Desember 2023. Kemudian kita masih punya waktu Agustus sampai Desember 2023 (150 hari). Agustus-Desember ada 150 hari ditambah sisa waktu bulan Juli, kita punya waktu 165 hari lagi. Kalau per hari saja pendapatannya Rp 16 miliar, maka bisa terkumpul Rp 2,6 triliun. Artinya pendapatan pada 14 Juli sebesar Rp 2,4 triliun ditambah Rp 2,6 triliun sudah terkumpul Rp 5 triliun,” ujar Koster.
“Ini baru hitungan dari PAD bersumber dari PKB dan BBNKB. Belum dari sumber pendapatan lainnya. Jadi melebihi target dari 4,7 triliun, clear,” beber mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini. Lalu bagaimana dengan dana transfer APBN sebesar Rp 2,1 triliun dari pusat? Koster dengan nada meyakinkan semuanya akan terealisasi. Menurut dia, pada pandemi Covid-19 dari 2020 sampai 2022, anggaran transfer selalu terealisasi 100 persen. “Apalagi saat ini kondisi ekonomi sudah pulih, pasti Rp 2,1 triliun ini terealisasi,” tegasnya.
Koster menyebutkan total pendapatan dari PAD dan dana transfer akan diperkirakan mencapai 6,7 triliun. “Saya sudah tiga periode di DPR RI ngurusi soal anggaran. Aljabarnya mudah bagi saya. Terburuk kalau PAD dan transfer APBN itu akan terkumpul Rp 6,7 triliun sampai 6,8 triliun,” tegas gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara terkait dengan belanja daerah yang besarannya mencapai Rp 7,9 triliun kata Koster tidak pernah direalisasikan 100 persen. Alasannya, dari sisi pesanan tidak terpenuhi, ada juga kendala-kendala situasi di lapangan yang tidak memungkinkan. “Paling terealisasi 90-95 persen (tertinggi sekitar Rp 7,5 triliun, red). Bandingkan dengan pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun versus belanja Rp 7,5 triliun. Defisit kita hanya Rp 300 miliar sampai Rp 700 miliar. Bukan Rp 1 triliun, apalagi Rp 1,9 triliun. Ini yang bikin aljabar salah,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan defisit Rp 300 sampai Rp 700 miliar, Gubernur Koster mengatakan ada solusinya. Skema yang disiapkan, yakni memaksimalkan peran Badan Layanan Umum Daerah seperti Rumah Sakit Bali Mandara, efisiensi belanja yang tidak penting alias tidak prioritas. “Kalau skema ini berjalan semuanya klop. Saya selama dua tahun pandemi mampu kelola fiskal dengan cermat. Apalagi situasi sekarang sudah pulih, astungkara nggak ada defisit,” terang Koster.
Koster membeber lagi, saat ini Bali memiliki sumber pendapatan yang bisa hasilkan pundi-pundi keuangan daerah. Mulai dari kerja sama dengan pihak ketiga pengelolaan aset Pemprov Bali di Kawasan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung selama 16 tahun. Dari kerja sama itu bisa menghasilkan duit Rp 51 miliar per tahun. Kalau ditotal selama 16 tahun hasilnya Rp 830 miliar, karena telah dibayar lunas oleh investor. “Kalau ini dijadikan penyertaan modal di BPD Bali maka akan ada sumber pendapatan lagi,’ tegas Koster.
Sumber pendapatan lainnya adalah kerja sama pengelolaan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung. Kawasan PKB kata Koster banyak diminati investor. Kawasan seluas 334 hektare ini diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan sampai Rp 2 triliun. Rencananya kerja sama dengan pihak ketiga diperkirakan akan terealisasi Agustus 2023. “Kalau semuanya sudah masuk, terealisasi, kita bukannya defisit lagi, tetapi surplus banyak. Nggak ada defisit, No, I’m Sorry,” ujar Koster. 7 nat
Komentar