Presiden Jokowi Lantik Menkominfo dan 5 Wamen

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/P tahun 2023 tentang pengangkatan Menkominfo Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan pelantikan wakil menteri berdasarkan Keppres Nomor 32 M tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) sekaligus Wakil Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo. Dia menggantikan posisi Johnny G Plate yang sebelumnya menjadi tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G.

MEREKA YANG DILANTIK PRESIDEN

Menkominfo: Budi Arie Setiadi (Sebelumnya Wamendes)
Wamendes PDTT: Paiman Raharjo (Rektor Universitas Moestopo)
Wamenkominfo: Nezar Patria (eks wartawan)
Wamenlu: Pahala Mansury (sebelumnya Wamen BUMN)
Wamen BUMN: Rosan Roeslani (Dubes RI di AS)
Wamenag: Saiful Rahmat Dasuki (Politisi PPP)
Anggota Wantimpres: Djan Faridz (politisi PPP)
Anggota Wantimpres: Gandhi Sulistiyanto (Dubes RI di Korsel)

Selain Menkominfo, Jokowi juga merombak beberapa jabatan wakil menteri (Wamen). Posisi Budi Arie sebagai Wamendes diisi oleh Rektor Universitas Moestopo, Paiman Raharjo. Kemudian, mantan wartawan Nezar Patria dilantik sebagai Wamenkominfo. Dia saat ini menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN.

Selanjutnya, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Posisi Pahala digantikan oleh pengusaha sekaligus Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani. Lalu, Presiden Jokowi melantik Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menjadi Wakil Menteri Agama (Wamenag). Jokowi juga melantik dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mereka yakni, anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz dan Dubes Korea Selatan Gandhi Sulistiyanto.

Usai pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk menyelesaikan persoalan penyatuan media sosial (medsos) dan e-commerce.

"Nanti itu tugasnya menteri baru, nanti akan saya perintahkan apa-apa, tanyakan ke Pak Menteri kalau sudah (ada detailnya)," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. "Semua bisa dikejar, semua bisa dipercepat, sudah ada wamen, tambah satgas, detailkan persoalan di dalam, bukan soal yang mudah. 'E-commerce' sekarang ini dengan kecepatan perubahan yang sangat cepat banget," tambah Presiden. Belakangan muncul fenomena digabungkannya e-commerce dengan sosial media.

Contohnya terjadi di medsos TikTok dengan nama Program Project Social commerce atau Project S. Project S TikTok Shop pertama kali mencuat di Inggris. Dilaporkan oleh Financial Times, pengguna TikTok di negara tersebut mulai melihat fitur belanja baru bernama Trendy Beat. Fitur ini menawarkan barang-barang yang terbukti populer di video. Contohnya alat untuk mengekstrak kotoran telinga atau penyikat bulu hewan peliharaan dari pakaian.

Semua barang yang diiklankan dikirim dari China, dijual oleh perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan tersebut, menurut laporan Financial Times, dimiliki perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang berbasis di Beijing, China.

Dengan adanya fenomena tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki khawatir dan mendorong agar ada kebijakan yang bisa melindungi produk UMKM di dunia maya, khususnya di social commerce karena proyek tersebut dinilai bisa mengancam UMKM lokal. Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menilai Project S yang diluncurkan TikTok tersebut bisa mengancam UMKM lokal.

Menanggapi soal tugas dari Presiden Jokowi, Menkominfo Budi Arie Setiadi menilai perlu adanya koordinasi antar sektor dalam upaya untuk mengatasi ancaman fenomena penggabungan media sosial (medsos) dengan e-commerce.

"Jadi justru itu tadi, e-commerce itu kan teknologinya, platformnya mungkin dari kita, tapi banyak policy dari Kementerian atau lembaga lain, khususnya Perdagangan, karena soal kebijakan impor, kebijakan apapun itu kan Kementerian Perdagangan," ujar Budi Arie.

Budi mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian atau lembaga terkait untuk membahas fenomena tersebut. "Jadi nanti mungkin di satgas akan kita rumuskan bersama sinergi antar sektor. Karena terus terang kemajuan ini memerlukan cara berpikir baru juga untuk mengatasi ini," kata dia. Budi menilai perlu adanya sinergi antar kementerian atau lembaga untuk menghadapi persoalan tersebut. Terkait impor produk, kata dia, yang memiliki wewenang untuk memberikan izin adalah Kementerian Perdagangan, sehingga diperlukan koordinasi dengan kementerian tersebut.

"Kalau e-commerce kan soal izin impornya dari mana? Dari Perdagangan kan. Jadi supaya dipahami, bukan cuma Kemenkominfo yang mengurusi ini tetapi ada kementerian atau lembaga lain yang incharge untuk hal-hal seperti ini," kata Budi. 7 ant