Warga Antosari Lega, ‘Spanduk Tol’ Dilepas
TABANAN, NusaBali - Spanduk keresahan warga Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat soal pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk sudah dilepas pada Jumat (21/7).
Pencabutan itu menyusul leganya warga yang telah mendapat penjelasan langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster.
Koordinator warga terdampak jalan tol, I Wayan Suriawan mengatakan, spanduk yang dipasang sebelumnya telah dicabut. Sebab suara warga yang terdampak tol telah diberikan jawaban oleh Gubernur Koster.
"Kami sudah diberikan kejelasan. Saya didampingi Ketua DPRD Tabanan Made Dirga, Perbekel Antosari Wayan Widhiarta dan Pak Camat mendampingi kami audiensi ke Gubernur Koster," jelasnya, Jumat (20/7).
Dia menegaskan pada intinya tiga pokok permintaan penjelasan warga terdampak sudah dijawab dengan jelas dan dapat dipercaya. "Untuk kelanjutan progres jalan tol ini bakal diberikan informasi 31 Juli. Mudah-mudahan ada progres terbaru," kata Suriawan.
Sebelumnya warga Antosari, Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat resah terkait gabengnya proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk berujung bentangkan spanduk pada Rabu (19/7).
Keresahan itu dilakukan dengan pemasangan spanduk di Jalan Umum Jurusan Antosari-Pupuan, tepatnya di bagian lahan yang dipatok penanda tol bakal dibangun.
Aksi bentangkan spanduk dilakukan oleh perwakilan warga sekitar 10 orang dari Banjar Gulingan, Desa Antosari sekitar pukul 10.00 Wita. Bahkan pemasangan ini pun turut diamankan Polsek Selemadeg Barat.
Pada intinya aksi bentangkan spanduk dilakukan meminta kejelasan pembangunan tol itu supaya warga tidak resah.
Sebelumnya Perbekel Antosari I Wayan Widhiarta membenarkan keresahan tersebut. Ada tiga banjar di Desa Antosari yang resah yakni Banjar Uma Seko, Banjar Petiles, dan Banjar Gulingan.
"Mereka memang beberapa kali datang ke kantor desa menanyakan kejelasan itu. Tapi karena kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut bukan di desa. Akhirnya hasil koordinasi dengan pemerintah daerah," akunya.
Dia menegaskan pada dasarnya warga mereka mendukung program pemerintah termasuk jalan tol namun diminta jangan terlalu lama. Apalagi lahan mereka telah diukur dan dipatok.
Kalau misalnya jalan tol jadi, maka ketika mereka bercocok tanam akan rugi. Termasuk tumbuhan dan pohon yang tumbuh di lahan mereka sudah didata. Dan bila mau dijual sekarang otomatis tidak mendapat kompensasi.
Tak hanya itu yang lebih parah memberatkan warganya adalah bagi mereka yang rumahnya rusak karena musim hujan ini bila diperbaiki sekarang dan tol jalan makan nantinya akan menjadi persoalan.
"Kemudian permasalahan yang baru ditemui warga tidak bisa menjadikan sertifikatnya jaminan bank. Intinya warga ini minta kejelasan jawaban. kalau tol jalan ya jalan, kalau tidak ya beri jawaban," ujar Widhiarta. 7des
Komentar