BI bersama Pemprov dan Bank BPD Bali Luncurkan KKI
Digitalisasi Belanja Pemerintah Daerah
DENPASAR, NusaBali - Mendukung digitalisasi yang menjadi program pemerintah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali), Pemprov Bali bersama Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) melaunching sekaligus sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kegiatan yang diikuti kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemprov, Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Ruang Tirta Gangga, Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali, di Jalan Letda Tantular, Denpasar, Selasa(25/7).
KKI sendiri merupakan inovasi sistem pembayaran digital, pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI merupakan bentuk implementasi arahan Presiden, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Kepala KPwBI Bali, R Erwin Soerjadimadja dalam sambutannya mengatakan merupakan wujud nyata, percepatan dan perluasan digitalisasi. “Implementasi KKI merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah,” ujarnya.
R. Erwin Soerjadimadja mengatajan Pemprov Bali, bersama Bank Indonesia dan Bank BPD Bali selalu mendukung dan mempercepat digitalisasi daerah. Hal itu karena digitalisasi telah menjadi katalisator dalam meningkatkan perekonomian Bali.
Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I 2023 berada di posisi 6 nasional, dengan pertumbuhan 6,04 persen(yoy) diatas pertumbuhan ekonomi nasional 5,03 persen.
Digitalisasi telah membuka ruang peluang baru bagi usaha UMKM di Bali, untuk berinovasi dan mencapai pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke luar negeri. Platform e-commerce, digital marketing dan pembayaran secara online telah membantu UMKM Bali memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing.
Launcing dan sosialisasi KKI dihadiri anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma. Sedang Gubernur Bali diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, I Wayan Serinah.
Dalam sambutan yang dibacakan I Wayan Serinah, Gubernur Wayan Koster antara lain meminta bagi kabupaten/kota yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah(Perkada) tentang implementasi Kartu Kredit Indonesia(KKI) agar segera menerbitkannya. Sedang kabupaten/kota yang sudah menerbitkan Perkada implementasi KKI diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Bangli, Jembrana dan Tabanan.
Penerbitan Perkada KKI gunanya terwujudnya efektivitas aktivitas pembayaran. “Bagi yang belum(menerbitkan) agar segera menerbitkan,” demikian Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya. K17.
KKI sendiri merupakan inovasi sistem pembayaran digital, pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI merupakan bentuk implementasi arahan Presiden, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Kepala KPwBI Bali, R Erwin Soerjadimadja dalam sambutannya mengatakan merupakan wujud nyata, percepatan dan perluasan digitalisasi. “Implementasi KKI merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah,” ujarnya.
R. Erwin Soerjadimadja mengatajan Pemprov Bali, bersama Bank Indonesia dan Bank BPD Bali selalu mendukung dan mempercepat digitalisasi daerah. Hal itu karena digitalisasi telah menjadi katalisator dalam meningkatkan perekonomian Bali.
Hal ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I 2023 berada di posisi 6 nasional, dengan pertumbuhan 6,04 persen(yoy) diatas pertumbuhan ekonomi nasional 5,03 persen.
Digitalisasi telah membuka ruang peluang baru bagi usaha UMKM di Bali, untuk berinovasi dan mencapai pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke luar negeri. Platform e-commerce, digital marketing dan pembayaran secara online telah membantu UMKM Bali memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing.
Launcing dan sosialisasi KKI dihadiri anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma. Sedang Gubernur Bali diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, I Wayan Serinah.
Dalam sambutan yang dibacakan I Wayan Serinah, Gubernur Wayan Koster antara lain meminta bagi kabupaten/kota yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah(Perkada) tentang implementasi Kartu Kredit Indonesia(KKI) agar segera menerbitkannya. Sedang kabupaten/kota yang sudah menerbitkan Perkada implementasi KKI diantaranya Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Bangli, Jembrana dan Tabanan.
Penerbitan Perkada KKI gunanya terwujudnya efektivitas aktivitas pembayaran. “Bagi yang belum(menerbitkan) agar segera menerbitkan,” demikian Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya. K17.
Komentar