Komisi II DPR RI Dorong Program One Card
Menuju Digitalisasi dan Integrasi Data Kependudukan
DENPASAR, NusaBali - Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihn (dapil) Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi mendorong program one card (satu kartu) diberlakukan di Indonesia.
Hal ini untuk mempercepat penerapan integrasi dan digitalisasi data kependudukan.
“One card ini kita mau dorong bisa terealisasi. One card nanti mengintegrasikan fungsi KTP, SIM, Paspor hingga BPJS Kesehatan. Kartu yang akan menjadi semacam big data. Nanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih banyak punya peran sentral,” ujar Gus Adhi melalui keterangan tertulis, Selasa (25/7).
Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan, selama ini data kependudukan di Indonesia masih banyak persoalan. Sehingga berdampak pada sendi-sendi kehidupan dan pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah pemberian bantuan sosial yang masih kacau, karena data kependudukan yang tidak valid. “Ada masyarakat gagal mendapatkan bantuan sosial karena data kependudukannya tidak valid. Miris sekali kita dengar,” ujar pria yang membidangi pemerintahan daerah, agraria dan pemilu ini.
Kata Gus Adhi dalam Revolusi Industri 4.0 kartu terintegrasi ini konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Penerapan teknologi informasi dengan memangkas keterlibatan tenaga manusia. Sehingga efisiensi, efektivitas di lingkungan kerja akan meningkat. Termasuk dalam pola layanan kepada masyarakat. Kata Gus Adhi, manfaatnya pun sangat luas dalam kehidupan masyarakat.
“Kalau one card bisa diterapkan seperti di negara-negara maju, mengurus apa-apa gampang. Hanya membawa satu kartu semua selesai urusan. Nggak perlu bawa dompet tebal-tebal, nggak perlu bawa kertas banyak-banyak. Karena semua ada dalam satu kartu yang terintegrasi,” tegas politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung ini.
Program one card dengan mengintegrasikan penyimpanan data SIM, Paspor, KTP hingga BPJS Kesehatan ini akan memangkas ego sektoral antar lembaga. Hanya saja nantinya akan dibuatkan pola pengamanan data masyarakat dalam kartu terintegrasi tersebut. “Kita maju dengan digitalisasi tetapi keamanan data masyarakat juga penting. Tentu harus ada antisipasi,” jelas pria yang juga Ketua Depidar SOKSI Bali (organisasi pendiri Partai Golkar) ini.n nat
“One card ini kita mau dorong bisa terealisasi. One card nanti mengintegrasikan fungsi KTP, SIM, Paspor hingga BPJS Kesehatan. Kartu yang akan menjadi semacam big data. Nanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih banyak punya peran sentral,” ujar Gus Adhi melalui keterangan tertulis, Selasa (25/7).
Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan, selama ini data kependudukan di Indonesia masih banyak persoalan. Sehingga berdampak pada sendi-sendi kehidupan dan pelayanan masyarakat. Salah satunya adalah pemberian bantuan sosial yang masih kacau, karena data kependudukan yang tidak valid. “Ada masyarakat gagal mendapatkan bantuan sosial karena data kependudukannya tidak valid. Miris sekali kita dengar,” ujar pria yang membidangi pemerintahan daerah, agraria dan pemilu ini.
Kata Gus Adhi dalam Revolusi Industri 4.0 kartu terintegrasi ini konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Penerapan teknologi informasi dengan memangkas keterlibatan tenaga manusia. Sehingga efisiensi, efektivitas di lingkungan kerja akan meningkat. Termasuk dalam pola layanan kepada masyarakat. Kata Gus Adhi, manfaatnya pun sangat luas dalam kehidupan masyarakat.
“Kalau one card bisa diterapkan seperti di negara-negara maju, mengurus apa-apa gampang. Hanya membawa satu kartu semua selesai urusan. Nggak perlu bawa dompet tebal-tebal, nggak perlu bawa kertas banyak-banyak. Karena semua ada dalam satu kartu yang terintegrasi,” tegas politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung ini.
Program one card dengan mengintegrasikan penyimpanan data SIM, Paspor, KTP hingga BPJS Kesehatan ini akan memangkas ego sektoral antar lembaga. Hanya saja nantinya akan dibuatkan pola pengamanan data masyarakat dalam kartu terintegrasi tersebut. “Kita maju dengan digitalisasi tetapi keamanan data masyarakat juga penting. Tentu harus ada antisipasi,” jelas pria yang juga Ketua Depidar SOKSI Bali (organisasi pendiri Partai Golkar) ini.n nat
Komentar