KPU Se Bali Turun ke Klungkung

SEMARAPURA, NusaBali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali turun ke Klungkung dan Gianyar untuk lakukan sosialisasi Pilgub Bali, Pilkada Klungkung dan Pilkada Gianyar 27 Juni 2018. Mereka mengawali sosialisasi di Kabupaten Klungkung dan Gianyar pada, Kamis (22/6) pagi.

Sosialisasi dipimpin langsung Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, didampingi Ketua KPU se-Provinsi Bali, serta puluhan anggotanya. Pantauan NusaBali, sekitar pukul 09.00 Wita, mereka mengawali sosialisasi di areal Monumen Puputan Klungkung.

Dalam kesempatan itu masing-masing KPU membawa sebuah stiker bertuliskan ‘Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, Rabu 27 Juni 2018, Pastikan anda terekam e-KTP’. Kepada masyarakat yang ditemui diberikan informasi ini, serta diberikan sebuah stiker tentang jadwal Pilkada.

Setelah selesai sosialisasi di seputaran Monumen Puputan Klungkung, mereka turun ke jalan raya menuju Pasar Semarapura, Klungkung. Para pedagang satu-per satu diberikan stiker tersebut. Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, tahapan Pilkada 2018 untuk aspek sosialisasi sudah dimulai sejak, Rabu (14/6) lalu. “Ini kami lakukan untuk memanaskan kembali mesin organisasi,” ujar Raka Sandi. 

Disebutkan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari para Ketua KPU se-Bali untuk memberikan support terutama kepada KPU Klungkung dan KPU Gianyar, karena dua kebupaten ini akan melaksanakan Pilkada 2018. Di samping juga untuk Pilgub Bali. Setelah sosialisasi di Gumi Serombotan, dilanjutkan sosialisasi ke Pasar Ubud, Kabupaten Gianyar.

Ketua KPU Klungkung I Made Kariada mengatakan kegiatan ini murni acara spontanitas dengan para Katua KPU se-Bali, jadi tidak ada menggunakan anggaran KPU. Untuk anggaran NPHD yang sudah disahkan akan dilakukan registrasi ke pusat, setelah itu turun baru dana bisa dicarikan Agustus mendatang. “Sosialisasi Ini kita pakai uang urunan, kalau untuk dana sosialiasi Pilkada sebesar Rp 1,2 miliar,” katanya.

Di samping itu KPU Klungkung juga sedang membersihkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pileg maupun Pilpres sebelumnya. Kata Kariada, sekarang sudah berhasil membersihkan 13.000 dari data DPT tersebut. Sebagian besar karena ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan lainnya. Untuk menyempurnakan DPT pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar menyurati warga yang wajib KTP namun belum melakukan perekaman. “Kita sudah minta agar disurati satu-per satu sehingga validitas data benar-benar maksimal,” katanya. 7 wa