Ketum Golkar Dilaporkan ke Dewan Etik

Airlangga dianggap melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Golkar. Untuk itu, mereka meminta Dewan Etik Partai Golkar menjatuhkan sanksi dengan memberhentikan Airlangga sebagai Ketum DPP Partai Golkar.

"Pelanggaran yang dilakukan adalah, bahwa dalam Rapimnas Partai Golkar pada 22 Maret 2021 diputuskan Airlangga menjadi calon presiden dari Partai Golkar di Pemilu 2024. Kenyataannya, per hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas. Malah mendukung calon presiden Bapak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra)," ujar Lawrence.

Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang berisikan komponen oragnisasi pendiri Partai Golkar sangat menyayangkan sikap tersebut. Mereka menilai, langkah itu adalah langkah pribadi Airlangga. Sebab, Airlangga tidak pernah mempertanggungjawabkan dulu keputusan Rapimnas. "Jadi, keputusan Rapimnas harus dia pertanggungjawabkan dahulu agar diubah, mau mendukung siapa dan mau berkoalisi ke siapa. Namun, dia (Airlangga) tidak melakukannya sehingga langkah yang dia tempuh adalah langkah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar," papar Lawrence.

Oleh karena itu, lanjut Lawrence, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar melaporkannya ke Dewan Etik Partai Golkar. Mereka meminta Dewan Etik Partai Golkar memproses secepatnya. "Kalau bisa dalam tempo tujuh hari, kami minta dijatuhkan sanksi terberat yaitu memberhentikan saudara Airlangga. Selanjutnya, melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa," terang Lawrence.

Sementara Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, sesuai dengan kewenangan yang ada di AD/ART, Dewan Etik bersifat independen sehingga jika ada laporan mengenai pelanggaran Ketum, mereka menerima laporan tersebut. Kemudian akan dilihat dan dikaji sejauh mana kebenarannya.

Namun, lanjut Hatta, mereka berharap semua kader melihat posisi partai saat ini sedang menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilu 2024. Untuk itu, memerlukan suasana kompak. "Dalam konteks ini, kami meminta agar andaikata, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketum tidak dibawa ke ruang publik," jelas Hatta.

Lantaran partai sudah memiliki lembaga yang mempunyai tugas tertentu. "Kami Dewan Etik, tidak ada keberpihakan kemana-mana. Intinya, kami menerima laporan dan akan dikaji," terang Hatta. 

Disinggung mengenai sanksi jika Airlangga terbukti melanggar, Hatta menjelaskan, Dewan Etik sudah ada aturan. Ada kriteria pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. "Kami tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, kami tidak mau persoalan di internal partai menyebar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar karena Dewan Etik didirikan dalam upaya membuat Golkar bersih, Golkar berkualitas," imbuh Hatta. k22