KPPAD Bali Tak Ingin Ada Kasus Putus Sekolah

Ada yang mengeluhkan beratnya biaya pakaian sekolah meski anaknya diterima di jalur afirmasi yang merupakan KK miskin. Mereka tetap harus berjuang untuk menyiapkan dana minimal Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Jumlah tersebut bagi keluarga miskin sangat berat.

“Kami tidak ingin terulang ada pengaduan resmi tentang pengadaan seragam sekolah. Beberapa tahun lalu ada siswa minta berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pakaian yang nilainya jutaan rupiah,” ungkap Ariyasa, Senin (21/8). Di samping itu, sebagian besar sekolah negeri juga menetapkan sumbangan komite yang jumlahnya biasanya disepakati saat rapat orang tua. Nilai sumbangan biasanya didasarkan atas kebutuhan biaya yang tidak bisa ditutupi dari dana BOS. “Biasanya ada nilai minimal, bukan bebas bayar sesuai kemampuan,” kata Ariyasa. 

Menurut Ariyasa, KPPAD Bali pernah menawarkan wacana siswa yang tidak mampu membeli seragam sekolah bisa mendapatkan sumbangan pakaian layak pakai dari siswa yang sudah menamatkan pendidikan. “Wacana tersebut disambut baik oleh salah seorang Kasek SMA Negeri di Denpasar tetapi belum mendapat respon dari sekolah negeri lainnya,” ujar Ariyasa. KPPAD Bali juga memberi atensi khusus terhadap siswa yang lolos jalur afirmasi. Jangan sampai gara-gara tidak mampu bayar, jadi putus sekolah. 

KPPAD Bali bukan berarti menolak ada pembebanan biaya seragam sekolah maupun sumbangan komite. “Boleh, asal tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak dari keluarga yang dalam banyak keterbatasan sosial, ekonomi, maupun disabilitas,” pinta Ariyasa. Harapannya, agar anak-anak tercegah dari potensi kekerasan akibat tidak mampu membayar kawajiban biaya sekolah maupun kegiatan sekolah lainnya. 7 nvi