BKPAD Optimis Realisasikan Target PHR
Alasan peningkatan target PHR karena menyimak sejumlah usaha di Bangli yang tumbuh semakin pesat. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya coffee shop baru.
BANGLI, NusaBali
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli optimis target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran (PHR) bisa terealisasi. Meski pada APBD Perubahan 2023 target PHR dirancang naik Rp 5 miliar. Sedangkan pada APBD induk 2023, target ditetapkan Rp 16 miliar.
Kepala BKPAD Bangli I Dewa Agung Bagus Riana Putra menyampaikan target PHR Bangli di APBD induk 2023 dirancang Rp 16 miliar. Kemudian untuk APBD Perubahan, targetnya dirancang naik sebesar Rp 5 miliar. Sehingga target PHR secara keseluruhan sebesar Rp 21 miliar. Peningkatan target tersebut karena melihat perkembangan usaha di Kabupaten Bangli.
"Alasan peningkatan target PHR karena menyimak sejumlab usaha di Bangli yang tumbuh semakin pesat. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya coffee shop baru, hotel, restoran, hingga glamping," ungkapnya Kamis (24/8).
Terkait realisasi PHR, pejabat asal Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli ini mengatakan realisasi PHR mencapai Rp 9 miliar per 15 Agustus 2023. Yang mana secara persentase, jumlah ini berada di 56 persen dari target Rp 16 miliar.
Mantan Kepala Dinas PMD Bangli ini menyebutkan PHR ini sifatnya fluktuasi. "Untuk memenuhi target, kita mengacu pada high dan low season kunjungan wisatawan ke Bangli. Sehingga pendapatan per bulan tidak bisa dipastikan. Pada saat high season, pendapatan dari sektor PHR berada di kisaran Rp1,4 miliar hingga Rp 1,5 miliar per bulan," bebernya.
Lebih lanjut, guna memaksimalkan pendapatan dari sektor PHR dan untuk merealisasikan target, saat ini Pemkab Bangli menggunakan alat baru yang mampu merekam transaksi penjualan.
Sejauh ini dari total 62 wajib pajak (WP) PHR, 38 diantaranya telah dipasangi alat rekam transaksi. Ditambahkan pula, secara fungsi alat ini belum mampu menghilangkan kebocoran PHR di Bangli. Namun jika dibandingkan dengan alat sebelumnya, alat ini tingkat akurasinya tergolong tinggi.
Diakui, untuk pemasangan alat melihat juga WP yang potensial. Meski begitu, untuk yang belum terpasang alat tetap dalam pengawasan petugas. "Kami tetap mengedepankan asas keadilan," ujarnya. 7esa
Komentar