Koalisi Indonesia Maju Akan Dievaluasi
Pasca Merapatnya PKB ke Koalisi Perubahan dan Persatuan
Airlangga mengatakan merapatnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu merupakan kebijakan yang diambil PKB sebagai bentuk kemandirian partai itu.
JAKARTA, NusaBali
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM), tempat partainya bernaung, segera membahas terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merapat ke Koalisi Perubahan dan Persatuan bersama dengan Partai NasDem. Sementara kubu Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara ksatria menyampaikan niatnya cabut dari KIM yang mengusung capres Prabowo Subianto.
"Ya, kami akan bahas internal dalam waktu dekat," kata Airlangga ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/9).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa bakal calon presiden (capres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan diduetkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan untuk Persatuan diikuti oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Sementara itu, PKB tergabung dalam KIM bersama dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Airlangga mengatakan kabar merapatnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu merupakan kebijakan yang diambil PKB sebagai bentuk kemandirian partai itu. Dia menyebut PKB tidak berkomunikasi dengan Partai Golkar terkait kabar merapatnya ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Kalau rencana terkait tindakan yang diputuskan, seperti kemarin tidak ada yang berkomunikasi, ya, artinya itu kan keputusan dari PKB," ujarnya.
Dia mengatakan Partai Golkar bersama koalisi akan segera mendalami kabar tersebut. Partai Demokrat, sebagai pihak yang pertama kali mengungkapkan kabar duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu pun mempertanyakan langkah tersebut. Partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menilai langkah pengumuman duet Anies-Muhaimin itu sebagai sebuah keputusan sepihak yang diambil Partai NasDem.
Foto: Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. -ANTARA
Sementara Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta PKB menyampaikan kabar secara terbuka, jika benar partai tersebut keluar dari KIM dan bergabung dengan KPP.
“Jika benar PKB akan bergabung dengan KPP, sebaiknya disampaikan saja secara terbuka.
PKB sudah sepantasnya pamitan dengan semua partai Koalisi Indonesia Maju, sikap itu tentu akan sangat patriotik dan ksatria,” kata Saleh saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/9).
Dia menilai jika benar PKB bergabung ke KPP, maka sebaiknya partai politik yang berada di KIM diberitahu secara resmi agar tidak ada tafsir yang salah dan tidak tepat. Menurut dia, sampai saat ini informasi terkait keluarnya PKB dari KIM, diperoleh dari media yang disampaikan pengurus DPP Partai Demokrat.
“Sampai sekarang informasinya masih diperoleh dari media, itu disampaikan oleh pengurus Partai Demokrat. Apakah benar akan pindah atau masih tetap bersama, belum ada pemberitahuan dari PKB,” ujar Saleh.
Saleh mengatakan PAN menghormati jika benar PKB bergabung dengan KPP. Menurut dia, keputusan itu adalah tindakan terbaik yang memang harus diambil PKB karena sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo, ada kesan tidak nyaman dari PKB.
"Kita sama-sama sudah paham bahwa PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pasti PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju,” kata Saleh.
Karena itu menurut dia, keluarnya PKB dari KIM bukan terkait bergabungnya Golkar dan PAN serta bukan soal perubahan nama koalisi. “Ini adalah manuver PKB untuk mencari tempat bagi Cak Imin sebagai cawapres. Pada banyak kesempatan, hal ini disampaikan para pengurus PKB secara terbuka,” ujarnya.
Saleh mengungkapkan bahwa KIM belum pernah secara khusus membicarakan bakal cawapres pendamping Prabowo. Saat ini menurut dia, tahapannya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama. “Soal cawapres, akan ditentukan kemudian dengan pendekatan musyawarah mufakat. Semua partai akan dilibatkan secara adil dan setara,” katanya.
Menurut dia, di internal KIM tidak ada yang ditinggalkan karena semua dilibatkan dan diajak bicara. Dia mengatakan kalau ada yang merasa ditinggalkan, itu mungkin hanya cara untuk mencari jalan keluar yang halus sehingga tidak elok keluar tanpa ada alasan.n ant
Komentar