Kawasan Kumuh di Tabanan Capai 116,35 Hektare
Untuk mengurangi kawasan kumuh dilakukan bantuan bedah rumah, memperbaiki konstruksi jalan, hingga pembenahan drainase.
TABANAN, NusaBali
Pemerintah Tabanan tengah menuntaskan penanganan luasan kawasan kumuh. Sesuai SK (surat keputusan) Bupati Tabanan tahun 2015 kawasan kumuh di Tabanan mencapai 116, 35 hektare.
Dari data di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Tabanan, luas 116, 35 hektare kawasan kumuh ini tersebar di 10 kecamatan. Namun yang mendominasi kawasan kumuh ada di Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Selemadeg.
Di Kecamatan Tabanan kawasan kumuh ini terdapat di wilayah Desa Dauh Peken, Desa Dajan Peken. Kemudian di Kecamatan Kediri di wilayah Desa Abiantuwung, Desa Banjar Anyar dan Desa Kediri. Lalu di Kecamatan Selemadeg di wilayah Desa Bajera.
Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan I Made Dedy Darmasaputra mengatakan penanganan kawasan kumuh memang menjadi atensi Pemkab Tabanan. Saat ini untuk mengurangi luasan itu telah dilakukan sejumlah upaya.
Salah satunya sebut dia, telah memberikan bantuan bedah rumah di wilayah yang tercatat kawasan kumuh. Memperbaiki konstruksi jalan sampai pembenahan drainase. "Kumuh ini kan cenderung adanya genangan limbah rumah tangga dan segala macam sehingga menimbulkan bau," ujar Dedy, Senin (18/9).
Kemudian penanganan lainnya, kata Dedy pemerintah mendorong kepada masyarakat menerapkan program Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat) yakni menyediakan prasarana pembuangan limbah menjadi satu pengolahan. Gamblangnya itu membuat septic tank kapasitas kelompok. "Kita dorong untuk Sanimas ini. Contohnya yang bisa mengelompokkan 20-30 KK," katanya.
Namun diakui Dedy, meskipun di Tabanan tercatat masih adanya kawasan kumuh, namun demensi kumuhnya tidak parah sekali. "Kawasan kumuh terjadi lebih banyak pada rumah penduduk yang padat. Seperti di kota Tabanan, Baturiti juga ada. Kemudian di Pupuan juga ada," imbuhnya.
Disinggung mengenai anggaran untuk penangan kawasan kumuh? dia menyebutkan tahun 2023 belum dialokasikan, sebab pemerintah sedang memfokuskan memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai salah satu upaya penanganan kawasan kumuh. Dan menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden.
"Bapak (Bupati Tabanan) juga meminta tahun ini untuk gencar melakukan penanganan rumah tidak layak huni. Dan sekarang ada 26 titik rumah warga yang bakal dibantu dengan anggaran APBD Tabanan. Selain itu kita juga bakal mengusulkan 1.300 rumah tidak layak huni untuk difasilitasi pusat," tandasnya. 7des
Komentar