Bahas Pemilu, Pj Gubernur Kumpulkan Forkopimda
DENPASAR, NusaBali - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menggelar pertemuan bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Ruang Kerja Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Senin (18/9).
Pertemuan membahas pelaksanaan Pemilu 2024 agar bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan dalam situasi damai serta kondusif.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kapolda Bali, Danrem 163/Wirastaya, Kepala BIN Daerah Provinsi Bali, serta instansi-instansi vertikal/horizontal lainnya yang terkait. Mereka menyampaikan informasi tentang kesiapan pelaksanaan Pemilu, yakni Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga turut mengikuti rapat menyampaikan, KPU Bali menjelaskan kesiapan dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu baik dari sisi kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan di lapangan, kesiapan regulasi, logistik, dan lain sebagainya.
“Sementara dari Bawaslu menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu mulai tingkat provinsi hingga tingkat masyarakat, guna memastikan jalannya Pemilu di Bali dapat berjalan sesuai dengan prinsip atau asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber). Selain itu memastikan seluruh peserta Pemilu dapat menggunakan hak dipilihnya dan juga rakyat dapat menggunakan hak memilihnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada pelanggaran maupun diskriminasi,” jelas Sekda Dewa Indra.
Lebih jauh Sekda mengungkapkan, Kapolda Bali yang didukung Danrem/163 Wirasatya menyampaikan informasi terkait kesiapan untuk melaksanakan pengamanan pada tiap tahapan hingga puncak pelaksanaan Pemilu yang direncanakan digelar pada bulan Februari 2024 terlaksana dengan aman dan kondusif, serta kualitas yang semakin baik. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang signifikan, tidak ada konflik-konflik di tengah kehidupan masyarakat Bali.
“Semua potensi-potensi ancaman dan gangguan telah terinventarisir dengan baik, telah dipetakan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan sesuai tingkatannya. Pemetaan ini sangat penting untuk menentukan pengambilan langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk dilakukan guna meminimalisir semua potensi-potensi yang bisa mengganggu keamanan,” imbuhnya. Sementara informasi-informasi penting yang patut diketahui lebih awal sebagai upaya deteksi dini dalam menyusun antisipasi guna mencegah terjadinya konflik-konflik atau gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu disampaikan pihak Kajati dan Kabinda.
Menurut Sekda Dewa Indra, Kejati dan BIN Daerah tentunya memiliki aparat
intelijen yang akan terus bekerja menggali, mengumpulkan dan mengolah informasi, serta menganalisis informasi sehingga bisa disampaikan kepada pimpinan, untuk dilakukan tindakan bersama guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mencegah hal-hal yang mengganggu kestabilan masyarakat Bali.
“Jadi kesimpulannya, melalui rapat yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Bapak Pj Gubernur telah didapat gambaran yang lengkap mengenai kesiapan kita dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, kesiapan pengawasannya, pengamanan, hingga jejaring informasi pendukungnya. Sehingga semua informasi ini bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan. Dan bersama-sama Forkompimda Bali mengawal pelaksanaan Pemilu yang berlangsung sesuai asas-asas Luber, mentaati regulasi yang ada, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan produktif,” ucapnya.
Sekda Dewa Made Indra juga menyampaikan ucapan terimakasih dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada semua instansi terkait baik KPU, Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, Kodam, BIN dan instansi lainnya, atas kesiapan tugas dan kewajiban masing-masing dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu. 7 cr78
Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kapolda Bali, Danrem 163/Wirastaya, Kepala BIN Daerah Provinsi Bali, serta instansi-instansi vertikal/horizontal lainnya yang terkait. Mereka menyampaikan informasi tentang kesiapan pelaksanaan Pemilu, yakni Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga turut mengikuti rapat menyampaikan, KPU Bali menjelaskan kesiapan dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu baik dari sisi kesiapan anggaran, teknis pelaksanaan di lapangan, kesiapan regulasi, logistik, dan lain sebagainya.
“Sementara dari Bawaslu menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu mulai tingkat provinsi hingga tingkat masyarakat, guna memastikan jalannya Pemilu di Bali dapat berjalan sesuai dengan prinsip atau asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber). Selain itu memastikan seluruh peserta Pemilu dapat menggunakan hak dipilihnya dan juga rakyat dapat menggunakan hak memilihnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada pelanggaran maupun diskriminasi,” jelas Sekda Dewa Indra.
Lebih jauh Sekda mengungkapkan, Kapolda Bali yang didukung Danrem/163 Wirasatya menyampaikan informasi terkait kesiapan untuk melaksanakan pengamanan pada tiap tahapan hingga puncak pelaksanaan Pemilu yang direncanakan digelar pada bulan Februari 2024 terlaksana dengan aman dan kondusif, serta kualitas yang semakin baik. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang signifikan, tidak ada konflik-konflik di tengah kehidupan masyarakat Bali.
“Semua potensi-potensi ancaman dan gangguan telah terinventarisir dengan baik, telah dipetakan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan sesuai tingkatannya. Pemetaan ini sangat penting untuk menentukan pengambilan langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk dilakukan guna meminimalisir semua potensi-potensi yang bisa mengganggu keamanan,” imbuhnya. Sementara informasi-informasi penting yang patut diketahui lebih awal sebagai upaya deteksi dini dalam menyusun antisipasi guna mencegah terjadinya konflik-konflik atau gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu disampaikan pihak Kajati dan Kabinda.
Menurut Sekda Dewa Indra, Kejati dan BIN Daerah tentunya memiliki aparat
intelijen yang akan terus bekerja menggali, mengumpulkan dan mengolah informasi, serta menganalisis informasi sehingga bisa disampaikan kepada pimpinan, untuk dilakukan tindakan bersama guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mencegah hal-hal yang mengganggu kestabilan masyarakat Bali.
“Jadi kesimpulannya, melalui rapat yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Bapak Pj Gubernur telah didapat gambaran yang lengkap mengenai kesiapan kita dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, kesiapan pengawasannya, pengamanan, hingga jejaring informasi pendukungnya. Sehingga semua informasi ini bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ke depan. Dan bersama-sama Forkompimda Bali mengawal pelaksanaan Pemilu yang berlangsung sesuai asas-asas Luber, mentaati regulasi yang ada, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan produktif,” ucapnya.
Sekda Dewa Made Indra juga menyampaikan ucapan terimakasih dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kepada semua instansi terkait baik KPU, Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, Polda Bali, Kodam, BIN dan instansi lainnya, atas kesiapan tugas dan kewajiban masing-masing dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu. 7 cr78
Komentar