Presiden Diminta Segera Terbitkan Perpres

JAKARTA, NusaBali

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj pun mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membatalkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang lima hari sekolah.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang katanya membatalkan Permendikbud dan menggantinya dengan Perpres. Namun kami menunggu bukti nyata bahwa Permen itu telah dibatalkan, karena Mendikbud masih bersikeras menjalankan Permen yang konon sudah dibatalkan itu," kata Said Aqil di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (7/7) lalu.

Sebelumnya, Jokowi dikabarkan tengah menyiapkan penebitan Perpres tersebut. Sementara menunggu aturan itu terbit, Muhadjir akan tetap menjalankan kebijakan full day school (FDS) mulai tahun ajaran 2017-2018.

Said melanjutkan, jika full day school diterapkan, tidak ada waktu bagi anak-anak untuk belajar agama di madrasah. Hal ini dianggap berbahaya sebab proporsi pendidikan agama di sekolah tidak memadai untuk pengembangan spiritual anak. "Anak-anak sudah tidak ada lagi kesempatan untuk belajar agama di madrasah. Ini sangat berbahaya, 2 jam satu minggu itu tidak bisa mengganti pendidikan agama di madrasah," ujarnya. Di seluruh Indonesia, sambung Said, ada setidaknya 76 ribu madrasah yang menampung 9 juta siswa. Keberadaan lembaga pendidikan agama tersebut terancam tiada jika full day school diterapkan. 

"Sampai kapan pun saya tidak ada dialog, tidak ada diskusi, tidak ada tawar-menawar, harus dibatalkan," pungkas Said dilansir okezone.com. Terkait penolakannya, PBNU mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketum PBNU, Kepada JK, Said Aqil Siraj mengusulkan agar sistem pendidikan di Indonesia dibiarkan seperti yang sudah berjalan saat ini. "Yang sekarang ada ini, enggak ada masalah. Yang sudah berjalan, yang lima hari ada, kita yang di daerah enam hari. Sudah enggak usah diutik-utik, bikin resah dan bikin gaduh," kata Said. *