Wabup Suiasa Pimpin Dialog dengan Komnas Perempuan
MANGUPURA, NusaBali - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin dialog antara Pemkab Badung dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau disingkat Komnas Perempuan dengan menghadirkan aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan di ruang rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (6/10).
Dialog dalam rangka koordinasi implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan berbasis gender dan anti penyiksaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kadis Kesehatan/Puskesmas Made Padma Puspita, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Kabag Hukum dan HAM AA Gde Asteya Yudha, Ketua Tim Rombongan Komnas Perempuan Tiasri Widiandani beserta jajaran, perwakilan Forkopimda Badung, Perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Perwakilan Polresta Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, perwakilan OPD terkait di lingkup Pemkab Badung.
Wabup Suiasa mengatakan dialog dan koordinasi antara Pemkab Badung dengan Komnas Perempuan terkait dengan tindak kekerasan perempuan di wilayah hukum Kabupaten Badung. Koordinasi implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender dan anti penyiksaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. “Selain itu, dialog ini juga bertujuan untuk meningkatkan suatu kinerja yang komprehensif dan berkolaborasi bersama stakeholder terkait, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya.
“Jujur saja penanganan ini tidak hanya pada sisi yang sifatnya penegakan hukum saja tapi peran kita di pemerintah daerah pada sisi promotif dan preventif. Karena itu kita perlu SDM yang profesional juga, misalkan kita butuh tenaga psikolog. Di Indonesia sangat sedikit sekali daerah yang menyediakan psikolog untuk mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya,” kata Wabup Suiasa.
Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada Komnas Perempuan untuk bisa mendorong dan memberikan saran ke Pemerintah Pusat untuk membuka ruang pengangkatan tenaga psikolog sebagai ASN. “Di Badung sudah dilakukan, namun tenaga tersebut masih berstatus tenaga kontrak. Walaupun kita punya program, ada anggaran yang mendukung tetapi SDM yang profesional tidak kita miliki tentu itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Rombongan Komnas Perempuan Tiasri Widiandani, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung beserta jajaran karena sudah menerima Komnas Perempuan dalam rangka dialog terkait dengan isu perempuan terpidana mati yang berada di Lapas dan juga ingin memastikan permasalahan perempuan yang ada di Bali. Tujuannya, kata dia, tentu saja dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi kebijakan.
“Menjadi sangat penting kami harus turun langsung ke lapangan agar mendapatkan informasi yang valid. Jadi fakta-fakta informasi ini akan menjadi data dalam menyusun rekomendasi kebijakan tersebut. Dengan kunjungan dan dialog ini kami juga memastikan bahwa perempuan terpidana mati yang ada di Lapas mendapatkan hak-haknya,” sebutnya.
“Dialog dengan Pemkab Badung menjadi sangat penting karena warga binaan yang ada di Lapas Perempuan ini juga merupakan warga Kabupaten Badung, sehingga kami sangat mengharap dukungan dan bantuan pemerintah Kabupaten Badung,” harapnya. @ ind
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Nyoman Sujendra, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kadis Kesehatan/Puskesmas Made Padma Puspita, Kadis P2KBP3A Nyoman Gunarta, Kabag Hukum dan HAM AA Gde Asteya Yudha, Ketua Tim Rombongan Komnas Perempuan Tiasri Widiandani beserta jajaran, perwakilan Forkopimda Badung, Perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Perwakilan Polresta Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, perwakilan OPD terkait di lingkup Pemkab Badung.
Wabup Suiasa mengatakan dialog dan koordinasi antara Pemkab Badung dengan Komnas Perempuan terkait dengan tindak kekerasan perempuan di wilayah hukum Kabupaten Badung. Koordinasi implementasi kebijakan dan program pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender dan anti penyiksaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. “Selain itu, dialog ini juga bertujuan untuk meningkatkan suatu kinerja yang komprehensif dan berkolaborasi bersama stakeholder terkait, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya.
“Jujur saja penanganan ini tidak hanya pada sisi yang sifatnya penegakan hukum saja tapi peran kita di pemerintah daerah pada sisi promotif dan preventif. Karena itu kita perlu SDM yang profesional juga, misalkan kita butuh tenaga psikolog. Di Indonesia sangat sedikit sekali daerah yang menyediakan psikolog untuk mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya,” kata Wabup Suiasa.
Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada Komnas Perempuan untuk bisa mendorong dan memberikan saran ke Pemerintah Pusat untuk membuka ruang pengangkatan tenaga psikolog sebagai ASN. “Di Badung sudah dilakukan, namun tenaga tersebut masih berstatus tenaga kontrak. Walaupun kita punya program, ada anggaran yang mendukung tetapi SDM yang profesional tidak kita miliki tentu itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Rombongan Komnas Perempuan Tiasri Widiandani, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung beserta jajaran karena sudah menerima Komnas Perempuan dalam rangka dialog terkait dengan isu perempuan terpidana mati yang berada di Lapas dan juga ingin memastikan permasalahan perempuan yang ada di Bali. Tujuannya, kata dia, tentu saja dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi kebijakan.
“Menjadi sangat penting kami harus turun langsung ke lapangan agar mendapatkan informasi yang valid. Jadi fakta-fakta informasi ini akan menjadi data dalam menyusun rekomendasi kebijakan tersebut. Dengan kunjungan dan dialog ini kami juga memastikan bahwa perempuan terpidana mati yang ada di Lapas mendapatkan hak-haknya,” sebutnya.
“Dialog dengan Pemkab Badung menjadi sangat penting karena warga binaan yang ada di Lapas Perempuan ini juga merupakan warga Kabupaten Badung, sehingga kami sangat mengharap dukungan dan bantuan pemerintah Kabupaten Badung,” harapnya. @ ind
Komentar