Puluhan Peserta Ajukan Sanggahan
Seleksi PPPK di Pemkab Buleleng
Hampir seluruh yang mengajukan sanggahan karena tidak teliti dalam melengkapi persyaratan administrasi.
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 72 orang peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajukan sanggahan. Mereka sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi. Panitia Seleksi (pansel) PPPK 2023 pun tidak bisa mengabulkan sanggahan mereka karena seluruhnya bersifat kekurangan administrasi yang wajib dilengkapi.
Puluhan peserta yang mengajukan sanggahan sebanyak 46 orang diantaranya melamar pada formasi tenaga kesehatan (nakes) dan 26 orang peserta yang melamar formasi guru. Ketua Pansel PPPK Kabupaten Buleleng Gede Suyasa ditemui usai rapat pembahasan sanggahan peserta, Senin (23/10) kemarin mengatakan, hampir seluruh yang mengajukan sanggahan karena ketidak telitian dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Mulai dari tidak mengisi materai pada berkas kelengkapan, tidak ditandatangani eselon II di instansi tempat bekerja, mengunggah dokumen yang tidak sesuai ketentuan, pengajuan surat lamaran tidak tepat sasaran, tidak mengupload surat lamaran hingga kompetensi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dibuka.
“Rata-rata sanggahannya administratif sekali. Ada juga yang lucu-lucu seperti pengajuan surat lamaran ke Kementerian Riset dan Teknologi, kepada Gubernur Bali ada kepada Walikota Buleleng. Ada yang juga surat lamarannya tidak ditandatangani, bagaimana meyakinkan otentifikasinya. Makanya tidak mungkin kita luluskan,” ucap Suyasa.
Hal ini pun sangat disayangkan olehnya. Terlebih yang tidak lolos administrasi adalah pelamar di jalur khusus, peserta yang sudah bekerja di instansi yang bersangkutan. Padahal peluang untuk diangkat menjadi PPPK sangat besar karena saingannya sedikit.
Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini pun mengatakan dengan situasi ini kedepannya jika dibuka kembali formasi serupa, meminta kepala SKPD untuk mengumpulkan pegawainya yang ikut seleksi. Pengarahan khusus akan diberikan untuk lebih cermat dan lebih teliti sebelum mengisi pendaftaran. Sehingga kesalahan dan kecerobohan tidak membawa dampak yang krusial pada masa depannya.
Sementara itu tahun ini Buleleng mendapat kuota formasi PPPK sebanyak 1.273. Sebanyak 901 formasi guru dan 372 formasi tenaga kesehatan.7 k23
Sebanyak 72 orang peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajukan sanggahan. Mereka sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan seleksi administrasi. Panitia Seleksi (pansel) PPPK 2023 pun tidak bisa mengabulkan sanggahan mereka karena seluruhnya bersifat kekurangan administrasi yang wajib dilengkapi.
Puluhan peserta yang mengajukan sanggahan sebanyak 46 orang diantaranya melamar pada formasi tenaga kesehatan (nakes) dan 26 orang peserta yang melamar formasi guru. Ketua Pansel PPPK Kabupaten Buleleng Gede Suyasa ditemui usai rapat pembahasan sanggahan peserta, Senin (23/10) kemarin mengatakan, hampir seluruh yang mengajukan sanggahan karena ketidak telitian dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Mulai dari tidak mengisi materai pada berkas kelengkapan, tidak ditandatangani eselon II di instansi tempat bekerja, mengunggah dokumen yang tidak sesuai ketentuan, pengajuan surat lamaran tidak tepat sasaran, tidak mengupload surat lamaran hingga kompetensi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dibuka.
“Rata-rata sanggahannya administratif sekali. Ada juga yang lucu-lucu seperti pengajuan surat lamaran ke Kementerian Riset dan Teknologi, kepada Gubernur Bali ada kepada Walikota Buleleng. Ada yang juga surat lamarannya tidak ditandatangani, bagaimana meyakinkan otentifikasinya. Makanya tidak mungkin kita luluskan,” ucap Suyasa.
Hal ini pun sangat disayangkan olehnya. Terlebih yang tidak lolos administrasi adalah pelamar di jalur khusus, peserta yang sudah bekerja di instansi yang bersangkutan. Padahal peluang untuk diangkat menjadi PPPK sangat besar karena saingannya sedikit.
Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini pun mengatakan dengan situasi ini kedepannya jika dibuka kembali formasi serupa, meminta kepala SKPD untuk mengumpulkan pegawainya yang ikut seleksi. Pengarahan khusus akan diberikan untuk lebih cermat dan lebih teliti sebelum mengisi pendaftaran. Sehingga kesalahan dan kecerobohan tidak membawa dampak yang krusial pada masa depannya.
Sementara itu tahun ini Buleleng mendapat kuota formasi PPPK sebanyak 1.273. Sebanyak 901 formasi guru dan 372 formasi tenaga kesehatan.7 k23
Komentar