Fraksi Golkar Minta Dana BTT 2024 Ditambah
SINGARAJA, NusaBali - Pemkab Buleleng diminta untuk menambah pos dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2024. Anggaran yang dirancang saat ini dinilai sangat kecil untuk ukuran luas wilayah dan potensi bencana yang dimiliki Buleleng.
Fraksi Golkar DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah menambah dana BTT minimal 10 persen dari total APBD. Hal itu diungkapkan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng pada rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Tahun 2024, Selasa (24/10) kemarin di gedung dewan.
Ketua Fraksi Partai Golkar Nyoman Gede Wandira Adi menyebut setelah melakukan pencermatan, pemerintah daerah pada APBD 2024 mendatang hanay memasang BTT tidak lebih dari 0,15 persen dari total APBD, atau Rp 3,5 miliar. Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil, untuk Buleleng yang memiliki luas wilayah dan potensi bencana yang sangat kompleks. Terlebih dana BTT disiapkan untuk situasi darurat tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana non alam.
“Namanya tidak terduga kita tidak tahu situasi apa yang akan datang. Seperti sekarang ini panas yang mengancam kekeringan. Belum lagi nanti musim hujan, kita tidak berharap ada bencana, tetapi dari tahun ke tahun memang tidak pernah absen. Ya kami harap jangan terlalu kecillah untuk ukuran wilayah Buleleng yang luas,” kara Wandira.
Dia pun tidak menginginkan dengan terlalu kecilnya alokasi dana BTT, penanganan situasi darurat terhambat dan menunggu waktu lama. Politisi asal Desa Tista Kecamatan Busungbiu, ini mencontohkan jebolnya akses jalan di Lingkungan Bakung, Kelurahan/Kecamatan Sukasada yang merupakan akses vital penghubung beberapa desa. Situasi darurat seperti itu memerlukan penanganan cepat, sehingga tidak menghambat aktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai setelah regulasi tidak memungkinkan, nanti anggaran yang tidak ada. Kalau tidak memungkinkan 10 persen, paling tidak bisa satu persen itu sudah 20 miliar lebih,” imbuhnya.
Menurutnya, penambahan dana BTT sangat rasional. Terlebih jika sampai anggaran perubahan BTT tidak terpakai karena tidak ada situasi darurat, anggaran dapat digeser untuk program kegiatan lain.@k23
Ketua Fraksi Partai Golkar Nyoman Gede Wandira Adi menyebut setelah melakukan pencermatan, pemerintah daerah pada APBD 2024 mendatang hanay memasang BTT tidak lebih dari 0,15 persen dari total APBD, atau Rp 3,5 miliar. Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil, untuk Buleleng yang memiliki luas wilayah dan potensi bencana yang sangat kompleks. Terlebih dana BTT disiapkan untuk situasi darurat tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana non alam.
“Namanya tidak terduga kita tidak tahu situasi apa yang akan datang. Seperti sekarang ini panas yang mengancam kekeringan. Belum lagi nanti musim hujan, kita tidak berharap ada bencana, tetapi dari tahun ke tahun memang tidak pernah absen. Ya kami harap jangan terlalu kecillah untuk ukuran wilayah Buleleng yang luas,” kara Wandira.
Dia pun tidak menginginkan dengan terlalu kecilnya alokasi dana BTT, penanganan situasi darurat terhambat dan menunggu waktu lama. Politisi asal Desa Tista Kecamatan Busungbiu, ini mencontohkan jebolnya akses jalan di Lingkungan Bakung, Kelurahan/Kecamatan Sukasada yang merupakan akses vital penghubung beberapa desa. Situasi darurat seperti itu memerlukan penanganan cepat, sehingga tidak menghambat aktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Jangan sampai setelah regulasi tidak memungkinkan, nanti anggaran yang tidak ada. Kalau tidak memungkinkan 10 persen, paling tidak bisa satu persen itu sudah 20 miliar lebih,” imbuhnya.
Menurutnya, penambahan dana BTT sangat rasional. Terlebih jika sampai anggaran perubahan BTT tidak terpakai karena tidak ada situasi darurat, anggaran dapat digeser untuk program kegiatan lain.@k23
Komentar