Jokowi Kunker, Baliho Politik Dicopoti

DENPASAR, NusaBali
Ada kejadian menarik saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah lokasi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Selasa (31/10). Beberapa saat menjelang kedatangan Presiden Jokowi sejumlah atribut partai, seperti bendera partai dan baliho capres-cawapres dicabuti oleh petugas Satpol PP.

Penurunan baliho itu dilakukan sekitar pukul 09.30.Wita, beberapa saat sebelum Presiden tiba di Desa Batubulan. Selain di jalan utama, baliho dan bendera partai juga dicabut di sekitar Pasar Batubulan dan SMKN 3 Sukawati sebagai lokus kunjungan. Pembersihan atribut sosialisasi partai maupun Capres-Cawapres juga terlihat dibersihkan di sekitar Balai Budaya Desa Batubulan.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi tidak menampik bahwa yang mencabut atribut partai dan capres-cawapres adalah personel Satpol PP Bali. Ia menyebut hal itu adalah atas arahan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan arahan Pak Pj Gubernur saya diminta mencabuti atribut politik di lokasi acara," ujar Dewa Dharmadi saat dikonfirmasi. Menurut Dewa Dharmadi pencabutan atribut partai ataupun capres-cawapres tidak memilih partai atau capres-cawapres tertentu. Pencabutan tersebut, menurutnya, murni untuk membangun suasana netral jelang Pemilu.

Dewa Dharmadi menekankan, jika di Balai Budaya Batubulan yang dicabuti adalah atribut PDIP dan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD, di lokasi lain yaitu Warung Bendega Denpasar lokasi Presiden Jokowi santap siang bersama rombongan, juga dilakukan pencabutan atribut partai lain. "Di Bendega kan ada Kaesang (Ketua Partai PSI) kan kita cabuti juga, termasuk gambar Pak Jokowi di baliho PSI kita cabuti juga," ungkap Dewa Dharmadi.

Lebih lanjut, Dewa Dharmadi mengatakan pihaknya telah berusaha melakukan komunikasi dengan pemilik baliho dan bendera politik sebelum dilakukan pencabutan. Namun karena belum ada tanggapan sementara waktu mendesak, pencabutan tetap dilakukan. "Kita netral saja berkaitan dengan atribut, kita cabut sementara. Kan hanya mencabuti tidak merusak," jelas Dewa Dharmadi. Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara tidak banyak menanggapi terkait pencabutan atribut partainya maupun baliho capres-cawapres yang diusung partainya. Jaya Negara mengaku bersedih dengan pencopotan baliho tersebut. "Saya sangat sedih dengan situasi ini," ujarnya.

Meski demikian, Jaya Negara meminta seluruh kader PDIP dan relawan Ganjar-Mahfud untuk tetap menjaga kondusivitas Bali. Menurutnya, keamanan Bali sebagai daerah pariwisata harus menjadi skala prioritas. "Saya berpesan kepada kader partai dan relawan jangan terpancing. Kondusivitas dan kedamaian Bali yang utama," ucapnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Gianyar, Ketut Sudarsana saat dikonfirmasi terkait penurunan baliho dan bendera partai PDIP tersebut, membenarkan. Dia mengatakan tak ada koordinasi dengan PDIP Gianyar terkait penurunan sejumlah baliho yang telah dipasang sekitar tiga hari sebelumnya. "Nggak ada koordinasi dari Pol PP. Dipasang tiga hari lalu," katanya via sambungan telpon. Menurutnya, sejumlah baliho yang telah dipasang itu sebelumnya tak memiliki tujuan lain. "Kan banyak baliho Ganjar di mana-mana. Kebetulan saja pemilih PDIP cukup besar di Batubulan, Sukawati ini kan basis kami," jelasnya.

Lanjut dia, sejumlah baliho yang terpasang itu merupakan alat peraga sosialisasi. Sehingga baliho tersebut dipasang untuk memperkenalkan calon dan partai ke masyarakat. Meski telah diturunkan oleh petugas, namun pihaknya mengaku bahwa nantinya sejumlah baliho itu akan kembali dipasang di lokasi yang sama. Karena memang, PDIP tak memiliki tujuan lain yang berkaitan dengan Presiden Jokowi. "Kemungkinan besar akan dipasang lagi. Karena tak ada yang dilanggar. Kami sudah minta izin sama kelian-kelian adat," tambahnya.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan pencopotan atribut partai politik di lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo di Balai Desa Batubulan dan Pasar Bulan, Batubulan, Gianyar sudah disepakati seluruh pihak terkait dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kedatangan Presiden RI yang juga melibatkan pihak Istana pada, Minggu (29/10).  

“Jadi sudah disepakati bersama bahwa lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik. Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat peraga lain yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden, kita bersihkan dalam radius 200 meter,” jelas Sekda Dewa Indra. Menurutnya lagi, hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan kabupaten setempat yang dalam kesempatan kali ini adalah Kabupaten Gianyar sebagai titik lokasi sejumlah kunjungan kepala negara.

Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses. “Sayangnya pada hari H acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasatpol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) Provinsi Bali dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat peraga yang berada dalam radius tersebut,” tandas birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini.

Sekda Dewa Indra juga menjelaskan bahwa seandainya saja pihak Pemkab dan pihak terkait lainnya sudah berkoordinasi dengan baik bersama para pemilik alat peraga tersebut maka pihak Satpol PP Provinsi tidak perlu turun langsung. Terkait alat-alat peraga kampanye di sepanjang jalur yang akan dilalui Kepala Negara, Sekda Dewa Indra juga mengatakan dalam Rakorwil Persiapan Kedatangan Presiden juga telah mendapat arahan untuk dirapikan. “Jadi yang miring, yang hampir jatuh dirapikan. Yang dipaku di pohon kita pindahkan ke tempat semestinya. Jadi alat peraga di rute perjalanan Bapak Presiden tidak kita hilangkan tapi kita rapikan,” ujarnya.

“Juga terkait alat peraga yang berada di lokasi acara kunker Bapak Presiden, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk dipasang kembali di lokasi semula selesai acara kunker,” imbuhnya lagi. Sekda juga menekankan bahwa upaya pembersihan di sekitar lokasi kunker Presiden RI bukan hanya pada alat peraga capres-cawapres tertentu tapi semua alat peraga baik milik capres-cawapres, partai ataupun caleg. “Dan setelah selesai acara kita pasang kembali,” katanya. Untuk itu ia mengharapkan masyarakat untuk melihat pembersihan baliho dan atribut lain ini bukan sebagai upaya yang bermuatan politik tendensius, karena hal tersebut murni terkait dengan kunjungan kerja Presiden RI.

“Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini,” tegas Sekda Dewa Indra. Pemprov Bali juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi masyarakat yang telah bekerja sama untuk mensukseskan kunjungan kerja Presiden sehingga semua rangkaian acara beliau berjalan lancar, aman, nyaman dan sukses. “Sekaligus juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat dan semua pihak atas ketidaknyamanan selama rangkaian kunker Bapak Presiden,” tutupnya.

Sedangkan terkait berita dan video yang viral terkait pencopotan baliho, bendera dan atribut partai tertentu saat Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Gianyar, Selasa kemarin juga mendapatkan tanggapan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Mahendra Jaya menyebutkan fakta di lapangan tidak sama dengan narasi pencopotan baliho dan atribut yang terbangun dan terkesan tendensius.

"Faktanya tidak demikian (pencopotan, red). Buktinya di Kota Denpasar bisa dilihat masih banyak baliho, bendera dan atribut terpasang, sepanjang jalan di Batubulan hingga lokasi acara kunker," kata Mahendra Jaya saat ditemui di Bandara Ngurah Rai, Selasa kemarin. Menurut Mahendra Jaya, yang dilakukan hanyalah menggeser sementara baliho capres/alat peraga sosialisasi, hingga atribut partai terutama yang berada di sekitar lokasi kunker kepala negara dengan tujuan murni untuk estetika saat Presiden menyambangi lokasi kunker. "Dan setelah acara kunker Presiden RI selesai, maka alat sosialisasi dan baliho tersebut akan dikembalikan," ujarnya.

Pj Gubernur Mahendra Jaya yang didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, dan Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra ini juga menekankan bahwa penertiban sementara alat peraga/sosialisasi di lokasi kunker Presiden tersebut berlaku sama untuk baliho atau atribut tanpa memandang siapa capres-cawapres, partai, ataupun caleg manapun selama berada dalam radius yang ditentukan.

Sementara itu Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Harfendi dalam kesempatan yang sama juga menanggapi adanya anggota TNI serta Polri yang terlihat dalam proses penertiban baliho dan atribut tersebut memang sesuai SOP pengamanan kepala negara. Dandim sebagai Danplek (Komandan Komplek) dan Polres sebagai Wadanplek (Wakil Komandan komplek) di lokasi kunker. "Jadi pihak Dandim dan Polres memang yang bertugas di sana sesuai SOP pengamanan kedatangan RI 1," tegas Pangdam. 7 cr78, nvi