Koster: Bila Perlu Pemilu Tanpa Baliho

DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster buka suara terkait bendera partainya dan baliho Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang diusung PDIP, sempat dicopot petugas Satpol PP selama kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Selasa (31/10). Koster pun melontarkan usul, pada Pemilu 2024 bila perlu tanpa atribut, tanpa baliho. Namun jika itu dilakukan dipastikan tidak ada tebang pilih alias adil.

Koster menyerahkan kepada aturan jika memang atribut politik wajib dicopot di sekitar area kunjungan kerja kepala negara. Namun dia berharap aturan tersebut tidak tebang pilih, hanya menyasar partai ataupun pasangan capres-cawapres yang diusung partainya. "Kalau memang itu ada aturannya, aturan itu dijalankan dengan protokol atau protap di tempat acara, saya kira itu wajar saja. Tapi saya kira semua (partai) jangan cuma PDI Perjuangan saja, jangan cuma Ganjar, ya semua. Tidak ada masalah kita," tegas Koster saat menemani Ganjar Pranowo menghadiri Mukernas Persada ID di Hotel Prama Sanur, Denpasar, Rabu (1/11).

Menurut Koster, atribut partai dan Capres-Cawapres yang sempat dicopot telah dipasang kembali pada tempat yang sama. Ia menjelaskan, pemasangan atribut PDI Perjuangan dan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud MD belakangan memang dalam rangka konsolidasi partai dan Pilpres. Karena itu semua petugas partai (PDIP) di Bali memasang atribut partai di wilayahnya masing-masing beserta baliho Capres-Cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dengan itu Koster mengelak jika pemasangan atribut PDIP dan Ganjar terlalu dipolitisasi.

Meski demikian dia juga tidak menolak jika ada penertiban baliho ataupun atribut-atribut partai oleh pihak berwenang jika terbukti telah melakukan pelanggaran. Menurut Koster Pemilu tanpa atribut partai seperti bendera dan baliho juga merupakan satu alternatif yang baik dalam merayakan pesta demokrasi Pemilu 2024. Namun sekali lagi dia berharap tidak ada tebang pilih jika aturan tersebut disepakati.

"Pemilu tanpa atribut, tanpa baliho, silakan, tapi sama semua. Supaya rapi sekalian bersih dia," ujar Gubernur Bali periode 2018-2023 ini. Koster menegaskan kader PDIP di Bali tidak akan terganggu dengan kejadian pencabutan atribut partai. Partainya akan fokus memenangkan Pemilu dan pasangan Ganjar-Mahfud. Dia pun optimis pasangan yang diusung partainya dapat menang satu putaran dan khusus di Bali akan berhasil meraup suara hingga 95 persen.

Koster pun kembali menampik dinamika politik saat ini, di mana suara pendukung Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP disebut terpecah, akan mempengaruhi pencapaian target tersebut. Koster percaya masyarakat Bali akan tetap menjatuhkan pilihan kepada pasangan yang diusung partainya. "Soal Pak Jokowi dukung PDIP apa tidak, itu bukan urusan saya. Itu adalah bagaimana niatnya Pak Jokowi saja. Biarkan rakyat menilai," imbuh politisi senior asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Sementara itu Bacapres Ganjar Pranowo dalam kesempatan yang sama menyampaikan, tidak mempermasalahkan adanya pencabutan atribut PDIP dan pencapresannya jika hal tersebut memang ada regulasinya. "Kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak melanggar ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," ujar Ganjar.

Meski demikian dia tidak berniat membahas hal tersebut lebih jauh apalagi telah ada konfirmasi dari pihak terkait yang mencabuti atribut dan baliho dirinya telah dipasang kembali. "Yang penting semuanya harus mendorong bahwa Pemilu nanti harus berjalan dengan baik, aparatur sipil negara (ASN) semuanya bisa netral," ucap Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 ini.

Terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto juga ikut menanggapi soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan Presiden Jokowi di Gianyar. Hasto menilai penurunan atribut partainya berupa baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memunculkan gerakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Tetapi, sisi antitesisnya muncul suatu gerakan pemilu jurdil (jujur dan adil). Apa yang dilakukan Profesor Nurcholish Madjid yang saat itu membentuk Komite Pemilu Independen ini kembali disuarakan oleh para aktivis dan menurut kami suatu yang sangat baik untuk dilakukan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu kemarin. Kendati demikian, menurut Hasto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tidak perlu melakukan hal yang berlebihan sebab setelah penurunan atribut PDIP justru muncul atribut dari partai lain secara masif di tempat itu.

Hasto pun mengatakan masyarakat mampu menilai kondisi ini sendiri. Ia percaya masyarakat kini sudah sangat cerdas dan menjadi bagian instrumen yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. "Suara-suara dari masyarakat loh, bukan daripada perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu," jelasnya.

Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kembali menyikapi bias informasi terkait penertiban alat sosialisasi berbau politik pada jalur yang dilalui rombongan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke wilayah Kabupaten Gianyar. Dia menegaskan bahwa penertiban murni mengacu pada protap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden. Pj Gubernur Mahendra Jaya meyakinkan bahwa langkah yang diambil sama sekali tak bermuatan politis dan berharap masyarakat tak mempersepsikan hal itu sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan Mahendra Jaya didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra I Dewa Mahendra Putra dan Asisten Administrasi Umum I Dewa Putu Sunartha dalam video klarifikasi yang dipublish pada, Rabu kemarin. “Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi pada lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan Kunker Presiden ke Bali yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi,” ucapnya. 7 cr78, ant