Menteri Bintang Puspayoga Prihatin
Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Dilakukan oleh Keluarga Sendiri
"Satu setengah tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan seksual, tiada hari tanpa isu kekerasan dalam rumah tangga"
DENPASAR, NusaBali
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mirisnya dilakukan oleh keluarganya sendiri, menunjukkan masih ada pekerjaan rumah dalam mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif.
Hal itu ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (2/11).
Bintang Puspayoga mengungkapkan kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan di luar kasus yang terungkap di permukaan. Di luar itu, kasus kekerasan hampir setiap hari muncul dalam pemberitaan.
"Satu setengah tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan seksual, tiada hari tanpa isu kekerasan dalam rumah tangga," ujar Bintang Puspayoga.
Dia mengajak PKBI untuk berkolaborasi mengatasi kekerasan dalam keluarga dengan terus berupaya memberikan pemahaman bagaimana menjadi pelopor keluarga yang bertanggung jawab.
Menurutnya, maraknya kasus kekerasan (seksual) yang melibatkan keluarga sendiri menunjukkan norma di masyarakat mulai bergeser. Hal-hal demikian dirasa bukan menjadi aib lagi.
Ia menambahkan, Kementerian PPPA telah menginisiasi program untuk memberikan masyarakat wadah melaporkan kejadian kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak. Pihaknya sejak 2021 mendorong sikap 'dare to speak up' (jangan takut bersuara).
"Semakin berani masyarakat melapor, maka kita akan bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku," tegasnya.
Untuk itu ia memberikan apresiasi kepada PKBI yang mengelola 23 klinik kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, tetapi juga memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.
Lebih lanjut Menteri Bintang juga mengajak masyarakat untuk menghentikan perkawinan pada usia anak. Ia mengakui perkawinan anak juga masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan. Masalah perkawinan anak, ujar Bintang, tidak bisa terlepas dari pengaruh tradisi yang masih melekat dalam kesadaran sebagian masyarakat di Indonesia.
"Tidak hanya dengan kehadiran Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi juga perlu mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kita bergerak bersama," jelas Bintang.
Sementara itu, Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik menyampaikan Kementerian PPPA merupakan salah satu mitra kerja pihaknya dalam mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif. Menurutnya anak dan remaja merupakan dimensi masa depan. PKBI ingin anak-anak yang terlahir bebas dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental.
"Selama ini kami mengembangkan upaya perlindungan. Jadi klinik-klinik kita juga menerima korban-korban pemerkosaan, pelecehan dan lain-lain. Bahkan kita sudah membentuk safe guarding untuk kekerasan berbasis gender," ujar Ichsan. 7 cr78
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mirisnya dilakukan oleh keluarganya sendiri, menunjukkan masih ada pekerjaan rumah dalam mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif.
Hal itu ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (2/11).
Bintang Puspayoga mengungkapkan kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan di luar kasus yang terungkap di permukaan. Di luar itu, kasus kekerasan hampir setiap hari muncul dalam pemberitaan.
"Satu setengah tahun ini tiada hari tanpa isu kekerasan seksual, tiada hari tanpa isu kekerasan dalam rumah tangga," ujar Bintang Puspayoga.
Dia mengajak PKBI untuk berkolaborasi mengatasi kekerasan dalam keluarga dengan terus berupaya memberikan pemahaman bagaimana menjadi pelopor keluarga yang bertanggung jawab.
Menurutnya, maraknya kasus kekerasan (seksual) yang melibatkan keluarga sendiri menunjukkan norma di masyarakat mulai bergeser. Hal-hal demikian dirasa bukan menjadi aib lagi.
Ia menambahkan, Kementerian PPPA telah menginisiasi program untuk memberikan masyarakat wadah melaporkan kejadian kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak. Pihaknya sejak 2021 mendorong sikap 'dare to speak up' (jangan takut bersuara).
"Semakin berani masyarakat melapor, maka kita akan bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku," tegasnya.
Untuk itu ia memberikan apresiasi kepada PKBI yang mengelola 23 klinik kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, tetapi juga memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.
Lebih lanjut Menteri Bintang juga mengajak masyarakat untuk menghentikan perkawinan pada usia anak. Ia mengakui perkawinan anak juga masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan. Masalah perkawinan anak, ujar Bintang, tidak bisa terlepas dari pengaruh tradisi yang masih melekat dalam kesadaran sebagian masyarakat di Indonesia.
"Tidak hanya dengan kehadiran Pemerintah Pusat dan Daerah, tapi juga perlu mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kita bergerak bersama," jelas Bintang.
Sementara itu, Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik menyampaikan Kementerian PPPA merupakan salah satu mitra kerja pihaknya dalam mewujudkan keluarga bertanggung jawab dan inklusif. Menurutnya anak dan remaja merupakan dimensi masa depan. PKBI ingin anak-anak yang terlahir bebas dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental.
"Selama ini kami mengembangkan upaya perlindungan. Jadi klinik-klinik kita juga menerima korban-korban pemerkosaan, pelecehan dan lain-lain. Bahkan kita sudah membentuk safe guarding untuk kekerasan berbasis gender," ujar Ichsan. 7 cr78
Komentar