Inspektorat BNPB Periksa Penanganan Karhutla di Bali
DENPASAR, NusaBali - Tim audit dari Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan evaluasi penanganan darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan di Provinsi Bali. Tim audit mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Jalan DI Panjaitan, Niti Mandala, Denpasar, Kamis (2/11).
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Made Rentin menegaskan bahwa para personel BPBD Bali wajib taat asas dan berpedoman pada aturan dalam pengelolaan bantuan, baik berupa peralatan apalagi bantuan dana.
“Jangan sampai dalam tugas di urusan kebencanaan menimbulkan bencana baru di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan aturan atau ada indikasi penyimpangan. Jadi harus transparan dan akuntabel,” ujar Rentin.
Rentin menjelaskan pihaknya menerapkan waskat (pengawasan melekat) dalam setiap tahapan melakukan kontrol sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan.
"Astungkara sejauh ini lancar, aman, dan terkendali," ucap Rentin.
Tim audit terdiri dari Ketua Hamza Fansuri, Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis Saeful Alam, serta Syabila Fajrin Rahmadina dan Divia Rachmaniza sebagai anggota. Tim audit diterima oleh Kepala UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali I Wayan Suryawan dan Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik I Wayan Gede Eka Saputra beserta jajaran Bidang Teknis dan Keuangan BPBD Provinsi Bali.
Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik I Wayan Gede Eka Saputra menjelaskan tentang pergerakan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang diterima dari BNPB, termasuk jumlah dan jenis bantuan peralatan yang sudah didistribusikan atau masih tersimpan di gudang BPBD Provinsi Bali.
Eka Saputra juga menjelaskan mengenai alur penetapan status siaga darurat dalam menghadapi kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan di Provinsi Bali. “Kemungkinan adanya perpanjangan status darurat, yang akan mencakup status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Bali,” jelasnya.
Tim audit tidak hanya berdiskusi secara tertulis, mereka juga memeriksa dokumen perjalanan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang telah diterima oleh BPBD Provinsi Bali, serta meninjau langsung kelengkapan dan kondisi bantuan yang masih tersimpan di gudang BPBD. 7 cr78
“Jangan sampai dalam tugas di urusan kebencanaan menimbulkan bencana baru di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan aturan atau ada indikasi penyimpangan. Jadi harus transparan dan akuntabel,” ujar Rentin.
Rentin menjelaskan pihaknya menerapkan waskat (pengawasan melekat) dalam setiap tahapan melakukan kontrol sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan.
"Astungkara sejauh ini lancar, aman, dan terkendali," ucap Rentin.
Tim audit terdiri dari Ketua Hamza Fansuri, Wakil Penanggung Jawab Pengendali Teknis Saeful Alam, serta Syabila Fajrin Rahmadina dan Divia Rachmaniza sebagai anggota. Tim audit diterima oleh Kepala UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali I Wayan Suryawan dan Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik I Wayan Gede Eka Saputra beserta jajaran Bidang Teknis dan Keuangan BPBD Provinsi Bali.
Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik I Wayan Gede Eka Saputra menjelaskan tentang pergerakan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang diterima dari BNPB, termasuk jumlah dan jenis bantuan peralatan yang sudah didistribusikan atau masih tersimpan di gudang BPBD Provinsi Bali.
Eka Saputra juga menjelaskan mengenai alur penetapan status siaga darurat dalam menghadapi kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan di Provinsi Bali. “Kemungkinan adanya perpanjangan status darurat, yang akan mencakup status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Bali,” jelasnya.
Tim audit tidak hanya berdiskusi secara tertulis, mereka juga memeriksa dokumen perjalanan bantuan peralatan penanggulangan bencana yang telah diterima oleh BPBD Provinsi Bali, serta meninjau langsung kelengkapan dan kondisi bantuan yang masih tersimpan di gudang BPBD. 7 cr78
Komentar