UMR Baru Wajib Diketok 21 November
Tak cantumkan persentase kenaikan gaji, buruh tak puas dengan aturan UMR baru
JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Kewajiban itu tertuang dalam aturan baru terkait penetapan upah minimum buruh, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam aturan yang diteken pada 10 November 2023 itu, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya. Aturan akan berlaku mulai Januari 2024 mendatang.
"Penyesuaian Upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya," bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.
Dalam aturan itu juga dijelaskan, jika 21 November bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pengumuman harus dilakukan satu hari sebelumnya, bukan satu hari setelah 21 November. UMR yang telah ditetapkan setiap tanggal 21 November itu juga mulai berlaku di 1 Januari tahun berikutnya.
Para gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
Nilai upah minimum juga harus melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga yang dibagi rata dengan banyaknya anggota rumah tangga, yang bekerja di wilayah tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan aturan ini lebih baik dari aturan sebelumnya. Hal ini juga untuk memastikan kesenjangan atau disparitas UMR antara wilayah tidak terlalu besar.
"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," katanya dilansir CNNIndonesia.com.
Terpisah, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebut buruh tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah, Sabtu (11/11).
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.
Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.
"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya. 7
Komentar