Dipastikan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa Tepat Waktu
SINGARAJA, NusaBali - Pemkab Buleleng terus memicu kinerja pemerintah desa (pemdes) di Buleleng. Antara lain, dengan mencanangkan insentif kepada pemdes berkinerja baik pada tahun 2024. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana juga memastikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi akan diterima tepat waktu oleh masing-masing desa dan kelurahan.
Hal tersebut ditegaskan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Banjar, dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Kayuputih, Selasa (14/11) kemarin. Lihadnyana menyebutkan, belakangan ini ditemukan beberapa program kerja pemerintah desa (pemdes) tidak dapat terealisasi. Sebab rencana program kerja tersebut bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi dari Pemkab Buleleng kepada pemdes. Program kegiatan tidak terealisasi ketika dana belum diterima.
“Saat sudah tersusun dan mau menjalankan program, tapi uangnya belum diterima. Pemkab yang berhutang kepada pemdes. Itu tidak boleh terjadi agar program desa bisa harmonis dengan program kabupaten,” terang Lihadnyana.
Dalam kesempatan tersebut, pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, ini juga mengimbau kepada seluruh perbekel agar menyusun program kerja yang disusun di desa sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan di Buleleng.
Menurut Lihadnyana, dalam konteks perencanaan pembangunan, kemajuan kabupaten tercermin dari desa yang maju. Begitu juga jika desa adem ayem merupakan cerminan pembangunan kabupaten yang mengalami kemunduran. Sehingga kekuatan dan potensi yang ada di desa harus disatukan melalui perencanaan yang komprehensif, mengacu pada program pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi program prioritas Kabupaten Buleleng yang harus didukung penuh pemdes adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kasus stunting. Komitmen dan kerja keras Pemkab Buleleng menangani dua program prioritas ini membuat pemerintah pusat mengucurkan dana insentif fiskal kinerja.
“Keberhasilan ini adalah berkat kerja dari seluruh aparatur di Pemkab Buleleng, camat, kepala desa, jero bendesa, tokoh masyarakat yang lainnya bersatu padu membangun Buleleng,” papar dia.@k23
“Saat sudah tersusun dan mau menjalankan program, tapi uangnya belum diterima. Pemkab yang berhutang kepada pemdes. Itu tidak boleh terjadi agar program desa bisa harmonis dengan program kabupaten,” terang Lihadnyana.
Dalam kesempatan tersebut, pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, ini juga mengimbau kepada seluruh perbekel agar menyusun program kerja yang disusun di desa sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan di Buleleng.
Menurut Lihadnyana, dalam konteks perencanaan pembangunan, kemajuan kabupaten tercermin dari desa yang maju. Begitu juga jika desa adem ayem merupakan cerminan pembangunan kabupaten yang mengalami kemunduran. Sehingga kekuatan dan potensi yang ada di desa harus disatukan melalui perencanaan yang komprehensif, mengacu pada program pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi program prioritas Kabupaten Buleleng yang harus didukung penuh pemdes adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kasus stunting. Komitmen dan kerja keras Pemkab Buleleng menangani dua program prioritas ini membuat pemerintah pusat mengucurkan dana insentif fiskal kinerja.
“Keberhasilan ini adalah berkat kerja dari seluruh aparatur di Pemkab Buleleng, camat, kepala desa, jero bendesa, tokoh masyarakat yang lainnya bersatu padu membangun Buleleng,” papar dia.@k23
Komentar