APBD Badung 2024 Rp 9,5 Triliun

Besaran APBD 2024 terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Rabu (15/11). Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Tampak hadir pula Wakil Bupati Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa, serta seluruh anggota DPRD Badung, dan para pejabat di lingkup Badung.

Dalam Laporan Hasil Pembahasan DPRD Kabupaten Badung yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa, menyatakan bahwa besaran APBD 2024 sudah sesuai dengan hasil pembahasan antara esekutif dan legislatif yang dituangkan dalam dokumen penganggaran daerah. “Dokumen penganggaran daerah telah dibahas melalui rapat-rapat antara lain rapat komisi, fraksi, Banggar dan TAPD, rapat paripurna (internal), serta hari ini (kemarin) dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” jelas Suyasa.

Dari hasil pembahasan tersebut menyatakan dokumen rancangan anggaran dapat disepakati bahwa pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp 8,3 triliun lebih naik menjadi Rp 9,5 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari PAD yang semula dirancang sebesar Rp 7,5 triliun lebih naik menjadi Rp 8,5 triliun lebih. Kemudian, pendapatan transfer semula dirancang Rp 743 miliar lebih menjadi Rp 1 triliun lebih. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah semula dirancang sebesar Rp 0 bertambah menjadi sebesar Rp 3,9 miliar lebih.

Sementara untuk belanja daerah semula dirancang sebesar Rp 8,3 triliun lebih kini menjadi Rp 9,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja operasi semula dirancang sebesar Rp 5,1 triliun lebih menjadi Rp 6,1 triliun lebih. Belanja modal yang semula dirancang Rp 1,8 triliun lebih bertambah menjadi Rp 2,1 triliun lebih.

Kemudian belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan sebesar Rp 72 miliar lebih. Belanja transfer mengalami kenaikan Rp 1,2 triliun lebih. Selanjutnya, untuk total surplus (defisit) minus Rp 51 miliar lebih.

Lanjut, penerimaan pembiayaan semula dirancang Rp 0 menjadi sebesar Rp 101 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan semula dirancang Rp 0 menjadi sebesar Rp 50 miliar. Pembiayaan netto semula dirancang Rp 0 menjadi sebesar Rp 51 miliar. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daeran Tahun Berkenaan (Silpa) Rp 0.

“Selain itu rapat paripurna juga menetapkan 4 ranperda lainnya antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelas Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, dari Perubahan APBD 2023 hingga penetapan APBD Induk 2024 trennya naik signifikan. Pihaknya pun mengapresiasi kerja keras jajaran pemerintahan di lingkungan Pemkab Badung. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah karena solidnya pemerintah memberikan makna semangat kerja, gotong royong, kuat bersama-sama, jalan bersama-sama, sehingga keberanian kita bersama atas pengajuan pemerintah dari Rp 8,5 triliun lebih APBD menjadi Rp 9,5 triliun lebih. Kemudian PAD dari Rp 7,5 triliun lebih menjadi Rp 8,5 triliun lebih,” kata Parwata.

Parwata menegaskan, penetapan ini telah melalui sejumlah rapat pembahasan, termasuk mengalokasikan program-program prioritas dalam rencana kegiatan di tahun 2024. “Kami sudah melakukan diskusi dan rapat-rapat kerja, bahwa pemerintah juga mengalokasikan prioritas sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi hal-hal yang wajib oleh pemerintah tidak diabaikan seperti pendidikan, kesehatan. Bahkan pengembangan dua rumah sakit yakni di Abiansemal dan Petang pada 2024 dipastikan akan selesai,” tegasnya. @ ind