Tol Gilimanuk-Mengwi Jadi Prakarsa Pemerintah
MANGUPURA, NusaBali - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengubah skema proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi menjadi prakarsa pemerintah (solicited) karena belum mendapatkan pendanaan. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses tender ulang.
“Proyek Tol Mengwi sekarang mau ditender, dalam proses tender lagi,” kata Menteri Basuki di sela Konferensi Organisasi Insinyur ASEAN (CAFEO) ke-41 di Nusa Dua, Badung, Rabu (22/11). Dia menjelaskan sebelumnya proyek Tol Mengwi itu unsolicited atau diprakarsai investor atau badan usaha. Menteri PUPR mengharapkan tender proyek Tol Gilimanuk-Mengwi pada Desember 2023 memasuki tahap tender ulang kembali.
“Tol Mengwi sedang evaluasi persiapan tender, mudah-mudahan Desember bisa kami tender,” imbuhnya. Meski kembali mengalami tender ulang, ia memastikan proyek itu tetap dilanjutkan yang ditargetkan proses pembangunannya pada 2024.
Prakarsa pemerintah merupakan proyek penyediaan infrastruktur yang diprakarsai pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Sedangkan prakarsa badan usaha merupakan proyek pengadaan infrastruktur yang diprakarsai badan usaha di mana usulan yang diajukan oleh badan usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial serta badan usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai. Penjelasan kedua skema itu tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Sebelumnya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Triono Junoasmono juga memastikan proyek itu terus berlanjut. Ia menjelaskan setelah mendapat investor, Kementerian PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak pada pertengahan 2024. Harapannya, lanjut dia, konstruksi dapat berjalan pada Juli 2024 dan proses pembebasan lahan lebih dahulu dilakukan pada awal 2024.
“Kalau untuk lahan yang membiayai dari pemerintah pusat, tapi kalau untuk pembangunan fisiknya dari badan usaha atau investor. Sudah dihitung (dana pembebasan lahan) sekitar Rp7 triliun sampai Rp 8 triliun,” ujar Triono. Menteri PUPR Basuki sebelumnya meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi dengan panjang 96,84 kilometer itu pada Sabtu (10/9/2022). Proyek tol yang melintasi 13 kecamatan dan 58 desa di tiga kabupaten (Jembrana, Tabanan dan Badung) itu diperkirakan menelan biaya investasi mencapai sekitar Rp24,6 triliun. 7 ant
“Tol Mengwi sedang evaluasi persiapan tender, mudah-mudahan Desember bisa kami tender,” imbuhnya. Meski kembali mengalami tender ulang, ia memastikan proyek itu tetap dilanjutkan yang ditargetkan proses pembangunannya pada 2024.
Prakarsa pemerintah merupakan proyek penyediaan infrastruktur yang diprakarsai pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Sedangkan prakarsa badan usaha merupakan proyek pengadaan infrastruktur yang diprakarsai badan usaha di mana usulan yang diajukan oleh badan usaha harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial serta badan usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai. Penjelasan kedua skema itu tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Sebelumnya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Triono Junoasmono juga memastikan proyek itu terus berlanjut. Ia menjelaskan setelah mendapat investor, Kementerian PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak pada pertengahan 2024. Harapannya, lanjut dia, konstruksi dapat berjalan pada Juli 2024 dan proses pembebasan lahan lebih dahulu dilakukan pada awal 2024.
“Kalau untuk lahan yang membiayai dari pemerintah pusat, tapi kalau untuk pembangunan fisiknya dari badan usaha atau investor. Sudah dihitung (dana pembebasan lahan) sekitar Rp7 triliun sampai Rp 8 triliun,” ujar Triono. Menteri PUPR Basuki sebelumnya meletakkan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi dengan panjang 96,84 kilometer itu pada Sabtu (10/9/2022). Proyek tol yang melintasi 13 kecamatan dan 58 desa di tiga kabupaten (Jembrana, Tabanan dan Badung) itu diperkirakan menelan biaya investasi mencapai sekitar Rp24,6 triliun. 7 ant
1
Komentar