Jelang Pemilu, Dewan Pers Ingatkan Media Jaga Independensi

“Dalam menjalankan fungsinya memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan melakukan kontrol sosial bersama dengan masyarakat, pers harus tetap independen,” ujar Ninik saat ditemui dalam gelaran Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) 2023 di Jimbaran, Badung, Selasa (28/11) siang. Lanjut Ninik, tantangan utama yang dihadapi pers saat ini adalah adanya potensi ketidak-independenan media-media yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan media oleh pihak terkait dapat mengancam independensi dan netralitasnya.

Dia juga menyoroti kepemimpinan di dalam media, di mana direktur atau pimpinan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan, BUMN, atau DPR dapat mempengaruhi pemberitaan. Selain itu, adanya wartawan yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik, baik sebagai calon atau pendukung, turut menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dalam upaya menjaga independensi, Dewan Pers telah meminta agar jurnalis tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik, seperti menjadi bagian dari tim pemenangan atau ikut sebagai calon. Hal ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap berita yang disampaikan. Namun, Ninik mengakui bahwa Dewan Pers memiliki keterbatasan kewenangan dalam menindak jurnalis yang tidak mematuhi pedoman tersebut. 

“Kami memerlukan kerja sama dengan para penanggung jawab media. Dewan Pers tidak memiliki kewenangan memberhentikan, tetapi bisa mencabut kartu pers jika pemberitaan mengakibatkan kerumitan di ruang publik,” tegasnya. Dalam menghadapi era digital, Ninik juga mengungkapkan bahwa situasi media saat ini tidak baik-baik saja, terutama terkait pendapatan dari iklan. Perubahan paradigma iklan yang beralih ke platform digital telah menyebabkan penurunan jumlah media cetak. Meskipun demikian, Rahayu menekankan bahwa media harus tetap profesional di tengah tantangan ekonomi.

“Jadi iklan itu nempel di platform, di algoritma, itulah mengapa jumlah media cetak yang dari 500 media di tahun 2022, di tahun 2023 sudah berkurang menjadi 300 sekian media. Itu artinya dunia digital menjadi salah satu tantangan bagaimana agar media tetap profesional di tengah himpitan ekonomi,” ungkapnya. Pihaknya juga meminta dukungan perusahaan pers dan jurnalis untuk menjaga independensi dengan cara mundur sementara selama terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, penanggung jawab perusahaan pers diimbau untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di medianya tetap menjaga profesionalisme.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Dewan Pers berharap bahwa kerja sama antara berbagai pihak, termasuk media, dapat menjaga independensi pers sebagai pilar demokrasi dan kebebasan informasi. “Maka dari itu kami meminta kepada perusahaan pers dan jurnalis sendiri agar menjaga independensi pers dengan cara mundur sementara, agar tidak bingung posisinya di mana. Kedua kami meminta kepada penanggung jawab perusahaan pers. Jadi kerja pers itu bukan hanya pada Pemred tetapi juga penanggung jawab perusahaan penting sekali untuk memastikan orang-orang yang bekerja di medianya itu profesional,” pungkasnya. 7 ol3