Desa Harus Perkuat Mitigasi Bencana
Tiap pemerintah desa diminta mengalokasikan anggaran khusus di APBdes untuk mitigasi dan penanggulangan bencana.
NEGARA, NusaBali
Jelang hujan ekstrem yang diperkirakan mulai berlangsung di penghujung tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana melakukan penjajagan dan sosialiasi ke Pemerintah Desa se-Jembrana. Selain menyampaikan peringatan dini, penjajagan itu dilakukan untuk mengajak para perangkat desa bersama-sama memperkuat mitigasi bencana di masing-masing desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra, Jumat (1/12), mengatakan sosialisasi terkait mitigasi bencana ke desa-desa itu, sudah berlangsung sejak November lalu. Kini, sosialisasi sudah rampung dilaksanakan ke semua desa. "Sudah semua desa. Terakhir kami laksanakan di desa-desa di Kecamatan Pekutatan," ujarnya.
Melalui penjajagan ke desa-desa itu, Agus Artnana mengaku, ingin pemerintah desa juga melakukan aksi nyata untuk melakukan pencegahan banjir. Khususnya mencegah banjir yang diakibatkan masalah sampah. "Paling tidak ada gotong royong untuk pencegahan banjir. Terutama banjir-banjir genangan yang biasa terjadi karena drainase tersumbat sampah atau pendangkalan," ucap Agus Artana.
Di samping itu, Agus Artana mengaku, juga meminta masing-masing pemerintah desa bisa lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Pihaknya pun berharap tiap pemerintah desa mengalokasikan anggaran khusus di APBdes untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. "Kita harap dianggarkan misalnya 8 persen dari APBDes. Beberapa desa memang sudah ada alokasi untuk itu. Tetapi ada juga yang belum. Padahal di desanya sering ada kejadian," ujarnya.
Agus Artnana menambahkan, dorongan untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana di tiap desa itu, bukan berarti BPBD lepas tanggungjawab. Namun dari pengalaman selama ini, bencana seperti banjir dan semacamnya biasa terjadi dalam waktu bersamaan. Sedangkan dari sekian kejadian, ada yang sejatinya bisa ditangani pihak desa. "Itu kita harapkan biar paling tidak ketika ada kejadian, biar yang kecil-kecil bisa langsung ditangani desa. Jadi kita bisa fokus untuk menangani kejadian-kejadian yang lebih mendesak," ucapnya.
Selain sosialisasi ke desa-desa, sebelumnya BPBD Jembrana telah memetakan adanya 21 desa/kelurahan yang masuk sebagai wilayah rawan bencana banjir dan longsor. Dari 21 desa rawan longsor dan banjir, 9 desa masuk sebagai wilayah rawan longsor dan 12 desa wilayah rawan banjir.
Sembilan desa rawan longsor itu, tersebar di 4 kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Negara di 2 desa, yakni Desa Berangbang dan Kelurahan Baler Bale Agung. Di Kecamatan Jembrana di 2 desa, yakni Desa Batuagung dan Kelurahan Pendem. Di Kecamatan Mendoyo di 2 desa, yakni Desa Yehembang dan Desa Pohsanten. Dan di Kecamatan Pekutatan di 3 desa, yakni Desa Asah Duren, Desa Pengeragoan dan Desa Manggissari.
Sedangkan 12 desa rawan longsor, tersebar di 3 kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Negara di 5 desa, yakni Desa Kaliakah, Desa Tegal Badeng Barat, Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan dan Kelurahan Lelateng. Di Kecamatan Jembrana di 4 desa, yakni Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Pendem, Kelurahan Sangkaragung dan Kelurahan Loloan Timur. Dan di Kecamatan Pekutatan di 3 desa, yakni Desa Gumbrih, Desa Medewi dan Desa Pulukan. 7ode
1
Komentar