Proyek Shortcut di Gitgit Antisipasi Musim Hujan
Tanah Disposal Bisa Diminta Warga yang Memerlukan
Tanah disposal galian harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada lingkungan.
SINGARAJA, NusaBali
Pelaksana proyek shortcut titik 7D dan 7E di wilayah Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng diminta untuk mengelola tanah disposal galian sesuai prosedur. Hal ini sebagai antisipasi dini saat memasuki musim penghujan. Sehingga tidak memicu keluhan dari masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan.
Persoalan itu ditegaskan dalam pertemuan DLH Buleleng dengan pelaksana proyek, Jumat (1/12), di Kantor DLH. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kadek Agus Hartika mengatakan, koordinasi ini sebagai langkah antisipasi awal dan pencegahan dampak yang dapat terjadi karena pengelolaan tanah disposal hasil galian untuk dikelola dengan baik.
Penentuan lokasi pembuangan tanah galian dari proyek jalan dan jembatan baru ini harus dikaji dengan matang. Sebab tanah urug hasil pengerukan dan penggalian proyek jumlahnya tidak sedikit. Misalnya saja di titik shortcut 7E yang harus membelah bukit setinggi 60 meter, yang diperkirakan menghasilkan jutaan kubik disposal.
“Kalau melihat dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tanah disposal ini mestinya dibuang di proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Namun sementara dibuang di tanah negara shortcut 5-6. Bagi kami tidak masalah asal sesuai prosedur,” ucap Hartika.
Bahkan jika lokasi pembuangan disposal tanah di lahan negara penuh, pelaksana proyek diminta untuk mengirim ke PKB. Masyarakat yang membutuhkan tanah urug juga dimungkinkan untuk memohon disposal tanah secara gratis.
Dia pun meminta pelaksana proyek untuk membuat tanggul penahan, untuk mengantisipasi longsor disposal yang menutupi kebun warga. Seperti kejadian tahun lalu, tanah disposal yang terbawa air hujan meluber ke kebun-kebun warga hingga merusak tanaman produktif. Hartika menyebut DLH akan melakukan pengawasan rutin dan meminta laporan tertulis yang disampaikan setiap bulannya dari pelaksana proyek.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Provinsi Bali pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Bali, Yoni Sathia menyebut sudah menyiapkan beberapa rencana. Salah satunya akan memasang check dam untuk pengendalian sedimentasi lumpur yang terbawa air hujan.
Vegetasi juga akan dilakukan untuk mengantisipasi erosi dan mengupayakan sumber mata air tidak tertutup. Serta kualitas baku mutu air tidak terganggu. Penguatan dinding penahan tanah juga akan dilakukan untuk mengantisipasi longsor di galian yang tinggi seperti di titik 7E itu mencapai 60 meter.
“Penguatannya menggunakan sistem soil nailing jadi di bor dulu, kemudian masukkan besi, di-injeksi dan dikunci dengan beton untuk lereng yang lebih stabil,” kata Yoni saat ditemui di kantor lapangannya Kamis (30/11) lalu. 7k23
Pelaksana proyek shortcut titik 7D dan 7E di wilayah Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng diminta untuk mengelola tanah disposal galian sesuai prosedur. Hal ini sebagai antisipasi dini saat memasuki musim penghujan. Sehingga tidak memicu keluhan dari masyarakat dan dampak kerusakan lingkungan.
Persoalan itu ditegaskan dalam pertemuan DLH Buleleng dengan pelaksana proyek, Jumat (1/12), di Kantor DLH. Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kadek Agus Hartika mengatakan, koordinasi ini sebagai langkah antisipasi awal dan pencegahan dampak yang dapat terjadi karena pengelolaan tanah disposal hasil galian untuk dikelola dengan baik.
Penentuan lokasi pembuangan tanah galian dari proyek jalan dan jembatan baru ini harus dikaji dengan matang. Sebab tanah urug hasil pengerukan dan penggalian proyek jumlahnya tidak sedikit. Misalnya saja di titik shortcut 7E yang harus membelah bukit setinggi 60 meter, yang diperkirakan menghasilkan jutaan kubik disposal.
“Kalau melihat dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tanah disposal ini mestinya dibuang di proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Namun sementara dibuang di tanah negara shortcut 5-6. Bagi kami tidak masalah asal sesuai prosedur,” ucap Hartika.
Bahkan jika lokasi pembuangan disposal tanah di lahan negara penuh, pelaksana proyek diminta untuk mengirim ke PKB. Masyarakat yang membutuhkan tanah urug juga dimungkinkan untuk memohon disposal tanah secara gratis.
Dia pun meminta pelaksana proyek untuk membuat tanggul penahan, untuk mengantisipasi longsor disposal yang menutupi kebun warga. Seperti kejadian tahun lalu, tanah disposal yang terbawa air hujan meluber ke kebun-kebun warga hingga merusak tanaman produktif. Hartika menyebut DLH akan melakukan pengawasan rutin dan meminta laporan tertulis yang disampaikan setiap bulannya dari pelaksana proyek.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 Provinsi Bali pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Bali, Yoni Sathia menyebut sudah menyiapkan beberapa rencana. Salah satunya akan memasang check dam untuk pengendalian sedimentasi lumpur yang terbawa air hujan.
Vegetasi juga akan dilakukan untuk mengantisipasi erosi dan mengupayakan sumber mata air tidak tertutup. Serta kualitas baku mutu air tidak terganggu. Penguatan dinding penahan tanah juga akan dilakukan untuk mengantisipasi longsor di galian yang tinggi seperti di titik 7E itu mencapai 60 meter.
“Penguatannya menggunakan sistem soil nailing jadi di bor dulu, kemudian masukkan besi, di-injeksi dan dikunci dengan beton untuk lereng yang lebih stabil,” kata Yoni saat ditemui di kantor lapangannya Kamis (30/11) lalu. 7k23
1
Komentar