PDIP Ingatkan Komitmen Partai Koalisi

SURABAYA, NusaBali

Namun dia kembali mengingatkan setiap partai politik (parpol) yang berkoalisi dengan pemerintah hendaknya satu suara.

"Yang ingin saya katakan adalah, jadi saya tidak nyatakan PAN keluar dari koalisi. Yang ingin saya nyatakan adalah partai politik ketika sudah mengambil keputusan untuk menyatakan bergabung dengan pemerintah, harus disertai dengan sebuah etika politik," kata Hasto usai menggelar acara konsolidasi internal partai di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (15/7).

Hasto menegaskan partai koalisi harus memberikan dukungan real dalam setiap kebijakan politik pemerintah. Dia menyindir sikap PAN yang terkesan 'pilih-pilih' untuk memberi dukungan. "Harus disertai dengan sebuah sikap untuk memberikan dukungan di dalam implementasi kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Bukan hal yang enak kemudian didukung, hal yang kurang enak kemudian menghindar," ucapnya dilansir detik.com.

Dia berharap setiap partai koalisi konsisten untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) bukan karena kursi menteri, tapi juga di DPR. "Sehingga untuk itu, setiap parpol pengusung pak Jokowi JK kita harapkan betul-betul konsisten di dalam menyatakan dukungannya. Yaitu dukungan bukan hanya sekedar menempatkan menteri, bukan hanya mendukung pak Jokowi tetapi dalam implementasi kebijakan termasuk di DPR," urainya.

Sejalan dengan hal ini, Hasto mengatakan PDIP mendukung perombakan (reshuffle) kabinet demi mempercepat efektivitas program pemerintahan. Apalagi masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus cepat diselesaikan Jokowi. "Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak bapak presiden, reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan program-program pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian sekiranya bapak presiden akan melakukan itu, PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya demi efektivitas dan tugas-tugas pemerintahan Pak Jokowi yang tidak ringan, mengingat program kerakyatan Pak Jokowi begitu banyak," kata Hasto.

PDIP pun siap memberikan penilaian ke para menteri jika diminta untuk memberikan masukan. Meski begitu, kata Hasto, kewenangan untuk melakukan reshuffle berada di tangan presiden. "Sekiranya pak presiden meminta kami akan memberikan (rapor menteri). Dalam mekanisme sistem presidensial, kewenangan untuk melakukan reshuffle sepenuhnya ditangan bapak presiden," ucap Hasto. *