Sektor Kelautan Bali Belum Digarap Optimal

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengungkapkan sumber daya kelautan yang dimiliki Bali di antaranya perikanan budidaya baik budidaya air tawar, air payau, maupun air laut, perikanan tangkap, produk hias laut, pergaraman tradisional, konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, serta ekowisata bahari.  

"Kami laporkan komoditas ekspor terbesar Bali pada tahun 2023 sampai bulan November, adalah dari sektor kelautan (Ikan, Krustasea, dan Moluska) mencapai US $ 15,25 juta," jelasnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Hotel The Sakala Resort Bali, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Kamis (7/12) siang.

Pj Gubernur menjelaskan beberapa hal menjadi isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan di Bali, di antaranya yakni masih belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu juga masih belum optimalnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

"Produksi produk olahan hasil perikanan masih terbatas dan kesejahteraan nelayan masih rendah. Nilai Tukar Nelayan pada Bulan November 2023, sebesar 97,50 lebih rendah dari pada Bulan Oktober 2023, sebesar 100,64," terangnya. Guna menjawab berbagai tantangan dan isu-isu yang berkembang saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah menetapkan arah kebijakan Tahun 2024-2026 meliputi pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, pengembangan budaya makan ikan (Gemarikan), pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). 

Lebih lanjut, Pj Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengimplementasikan program pembangunan ekonomi biru melalui  pengelolaan kawasan konservasi laut secara optimal, mengembangkan kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota, pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan agar masyarakat sejahtera dan lingkungan tetap lestari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki potensi kelautan sangat besar. Adanya interaksi sosial antara manusia dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi dengan potensi dan tantangan implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan aspek ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan.

"Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan," terangnya. Sakti Wahyu Trenggono juga meminta jajarannya dan pemerintah daerah memastikan kawasan konservasi bebas dari aktivitas kapal laut agar ekosistem di dalamnya terlindungi dari ancaman kerusakan.

“Ini tidak boleh ada lintasan masyarakat memancing ikan, lintasan kapal yang melintas di wilayah itu,” kata Menteri Sakti, Kamis. Ia juga menyusun strategi untuk mendaftarkan wilayah konservsi laut itu ke Organisasi Maritim Internasional (IMO) agar dapat diberikan tanda kawasan itu tidak bisa dilintasi kapal laut. KKP, lanjut dia, memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan yang salah satunya terkait melindungi laut dan sumber daya dengan memperluas kawasan konservasi laut.

Saat ini, jumlah kawasan konservasi Indonesia pada 2022 mencapai 28,9 juta hektare. Dalam pemaparan, jumlah itu setara dengan 8,7 persen dari luas total perairan Indonesia yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Kawasan konservasi laut di Tanah Air itu menyimpan potensi padang lamun mencapai 58 ribu hektare, terumbu karang mencapai 1,2 juta hektare, kemudian mangrove mencapai 211 ribu hektare, dan 30 persen zona inti pemijahan ikan.

Untuk itu, ia pun meminta secara serius kepada jajaran KKP, pemerintah daerah bersama aparat di seluruh Indonesia untuk menjaga wilayah konservasi laut itu. “Ini menjadi penting untuk kami bisa menghitung berapa serapan karbon, aman atau tidak itu sebagai tempat pemijahan ikan, produktif atau tidak memproduksi oksigen. Ini bisa dihitung sehingga kami bisa pasang alat untuk memonitor,” imbuhnya. Ia pun menargetkan dalam dua tahun mendatang, Indonesia memiliki data kelautan yang lengkap, dan akurat serta dapat diawasi baik di kawasan pesisir dan pulau kecil. 7 cr78