Dana BKK Desa Sekumpul dan Lokapaksa Diselidiki
Dalam kurun 2019-2023, dua desa tersebut rata-rata mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Bali sekitar Rp 200 juta.
SINGARAJA, NusaBali
Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng saat ini tengah menyelidiki dua kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang diberikan oleh Pemprov Bali kepada Desa Adat Sekumpul dan Desa Adat Lokapaksa. Dalam proses penyidikan ini setidaknya sudah ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangan.
Humas sekaligus Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan, khusus untuk kasus dugaan penyelewengan dana BKK di Desa Adat Lokapaksa penyelidikannya sudah dilakukan sekitar satu bulan yang lalu. Sementara penyelidikan kasus di Desa Adat Sekumpul dilakukan dua bulan yang lalu.
Kata Alit, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. Ia menyebutkan terlapor dari dua kasus penyelewengan dana BKK ini merupakan prajuru desa adat. Hanya saja pihaknya enggan membeberkan lebih lanjut detail penyelenggaraan. Sebab jaksa penyidik saat ini masih mengumpulkan data dan alat bukti untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak.
"Ini masih penyelidikan awal. Kami belum masuk kerugian keuangan negara. Kami masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi mulai dari prajuru adat dan masyarakat yang mengetahui terkait aliran dana BKK itu, " jelas Alit, Jumat (15/12).
Alit menambahkan, dalam laporan yang diterima pihaknya, kedua terduga pelaku itu diduga menyelewengkan dana BKK tahun 2019 hingga 2023. Kedua desa adat itu rata-rata diberikan bantuan keuangan oleh Pemprov Bali kurang lebih sebesar Rp 200 juta. Saat ini penyidik tengah memeriksa dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dari kedua desa adat itu.
“Sudah ada sekitar 20 orang lebih saksi yang kami periksa dalam tahap penyelidikan awal. Selain memeriksa saksi, kami juga mengumpulkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan untuk menemukan ada atau tidaknya indikasi penyelewengan dana,” tandasnya. 7mzk
Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng saat ini tengah menyelidiki dua kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang diberikan oleh Pemprov Bali kepada Desa Adat Sekumpul dan Desa Adat Lokapaksa. Dalam proses penyidikan ini setidaknya sudah ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangan.
Humas sekaligus Kasi Intel Kejari Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan, khusus untuk kasus dugaan penyelewengan dana BKK di Desa Adat Lokapaksa penyelidikannya sudah dilakukan sekitar satu bulan yang lalu. Sementara penyelidikan kasus di Desa Adat Sekumpul dilakukan dua bulan yang lalu.
Kata Alit, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. Ia menyebutkan terlapor dari dua kasus penyelewengan dana BKK ini merupakan prajuru desa adat. Hanya saja pihaknya enggan membeberkan lebih lanjut detail penyelenggaraan. Sebab jaksa penyidik saat ini masih mengumpulkan data dan alat bukti untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak.
"Ini masih penyelidikan awal. Kami belum masuk kerugian keuangan negara. Kami masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi mulai dari prajuru adat dan masyarakat yang mengetahui terkait aliran dana BKK itu, " jelas Alit, Jumat (15/12).
Alit menambahkan, dalam laporan yang diterima pihaknya, kedua terduga pelaku itu diduga menyelewengkan dana BKK tahun 2019 hingga 2023. Kedua desa adat itu rata-rata diberikan bantuan keuangan oleh Pemprov Bali kurang lebih sebesar Rp 200 juta. Saat ini penyidik tengah memeriksa dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dari kedua desa adat itu.
“Sudah ada sekitar 20 orang lebih saksi yang kami periksa dalam tahap penyelidikan awal. Selain memeriksa saksi, kami juga mengumpulkan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan untuk menemukan ada atau tidaknya indikasi penyelewengan dana,” tandasnya. 7mzk
Komentar