Fadli Zon Tuding Pemerintah Mau Jegal Prabowo

JAKARTA, NusaBali

Tudingan ini berdasar pada ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen. "Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/7). Seperti diketahui, Gerindra selama ini meminta agar presidential threshold dihapus. Di sisi lain, pemerintah dan parpol pendukungnya ingin presidential threshold 20 persen. RUU Pemilu masih belum mencapai titik temu saat ini. Fadli mengatakan Gerindra berkukuh pada pandangannya dan sudah siap-siap untuk mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold di UU Pemilu nantinya.

"Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah termasuk melakukan Judical Review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan," tegas Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dilansir detik.com.

Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukung pemerintah tetap ada presidential threshold. Sedangkan menurutnya jika dilihat dari keputusan MK sudah tidak ada lagi presidential threshold. "Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi, seharusnya. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik bukan keputusan hukum kontitusional kita, ketatanegaraan kita," terang Fadli.

"Masalahnya mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai pilpres 2014. Secara logika akal sehat sudah tidak masuk akal. Kecuali dia tidak serentak," tambahnya.

Fadli mengatakan logika pemerintah terkait hal ini benar-benar tidak masuk akal. Ia menganggap ini adalah permainan politik. "Kalau sekarang kan tidak fair, jadi tidak masuk akal. Logika pemerintah itu betul-betul logika yang tidak masuk akal. Saya kira logika itu adalah logika untuk menjegal," kata dia. Fadli melihat Partai Golkar dan PPP yang tahun 2014 lalu menjadi Koalisi Merah Putih (KMP), namun setelah pilpres konfigurasi menjadi berubah. *